Memperkuat Lembaga Pangan Nasional

   •    Jumat, 21 Aug 2015 13:53 WIB
pangan
Memperkuat Lembaga Pangan Nasional
Sebanyak 6.000 ton beras impor dari Vietnam diturunkan dari kapal Kapal MV Vien Dong 5 yang merapat di Pelabuhan Yos Sudarso-Ambon. ANTARA/Izaac Mulyawan.

Posman Sibuea, Guru Besar Ilmu Pangan di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Sumatera Utara


MENGAPA permasalahan pangan di negeri agraris ini tidak kunjung berhenti? Mengapa lembaga pangan nasional belum dibentuk untuk meredam masalah pangan?

Kedua pertanyaan itu mengemuka di tengah pilar ketahanan pangan diserang secara bertubi-tubi oleh kian liarnya harga sejumlah bahan pangan.

Setelah beras dan daging sapi, kini giliran daging ayam.

Harganya naik menjadi Rp45 ribu per kilogram (kg) dari harga normal Rp28 ribu.

Pemerintah kelihatan belum memiliki jurus sakti untuk menjinakkan kenaikan harga yang telah memberatkan hidup rakyat.

Persoalan data terkait dengan pangan seperti yang dikemukakan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi pemicu.

Datanya tidak akurat sehingga sangat berdampak pada solusi masalah ketersediaan, distribusi, dan harga pangan.

Pemerintah sejak lama menyodorkan perbedaan data terkait dengan produksi dan konsumsi pangan.

Sekadar menyebutkan contoh, selama tiga tahun terakhir, produksi beras selalu meningkat.

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian mengeluarkan data konsumsi beras/kapita/tahun pada 2014 sebesar 114,13 kg.

Kalau angka itu dikalikan jumlah penduduk, Indonesia sudah surplus beras sebanyak 15,6 juta ton.

Indonesia seharusnya telah menjadi negara eksportir neto beras dan harga beras di dalam negeri akan terjangkau rakyat.

Sayangnya, harga beras terus naik dan tercatat ada impor beras pada 2014 sebanyak 0,4 juta ton.

Amanat UU

Karut-marut data tentang ketersediaan pangan di negeri ini patut melahirkan kesadaran baru bahwa ada yang keliru tentang pembangunan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.

Masyarakat ingin ketidakakuratan data pangan itu dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

Pergantian Menko Perekonomian dinilai belum memberikan pengaruh signifikan terhadap stabilitas harga.

Bahkan, kehadiran menteri perdagangan yang baru, Thomas Lembong, terbukti tidak otomatis membuat harga daging sapi dan ayam stabil.

Pasalnya, kunci stabilitas harga ialah adanya data kecukupan atau kekurangan produksi yang akurat dan adanya cadangan pangan negara seperti yang diatur dalam UU Pangan.

Meski rencana pembentukan lembaga pangan nasional sudah sering dibicarakan pemerintah, hingga sekarang, realisasinya masih mengambang.

Saat ini, dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, Indonesia membutuhkan kelembagaan pangan yang kuat sebagai wujud janji pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye pilpres untuk membangun kedaulatan pangan guna menarik gerbong kemandirian ekonomi kerakyatan.

Kelembagaan pangan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 126-129 yang pembentukannya paling lambat akhir 2015.

Lembaga pangan yang paling realistis untuk mengemban tugas tersebut ialah setingkat kementerian yang di dalamnya bergabung Bulog yang mempunyai pengalaman panjang dalam mengelola pangan nasional dan daerah.

Pengelolaan pangan yang dilakukan berbagai kementerian belum berjalan dengan baik.

Kementerian Pertanian yang diharapkan sebagai nakhoda dalam pembangunan pertanian pangan kerap lemah dalam mengoordinasi sejumlah kementerian yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Presiden sebagai Ketua DKP menyerahkan mandat kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP untuk melakukan koordinasi dengan 16 kementerian dan dua lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK).

Namun, dalam pengambilan kebijakan ketahanan pangan, ketua harian sering kali tidak berdaya.

Pasalnya, mesin pergerakan DKP diserahkan kepada Ketua Badan Ketahanan Pangan (BKP)--setingkat eselon satu--di Kementerian Pertanian sebagai sekretaris.

Status badan yang melekat pada Badan Ketahanan Pangan tak memungkinkannya untuk mengoordinasi kementerian dan lembaga lain di atasnya.

Dengan kondisi tersebut, pengelolaan ketahanan pangan yang amat strategis dan multisektoral itu menjadi mati suri karena hanya diurus pejabat setingkat eselon satu.

Presiden sebagai ketua DKP sepertinya tak menyadari posisinya yang amat penting untuk menyamakan derap langkah di kelembagaan pembangunan ketahanan pangan.

Kementerian pangan

Idealnya, kelembagaan yang akan dibentuk ialah kementerian pangan yang diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsi seperti berikut, memutakhirkan data ketersediaan dan konsumsi pangan secara berkala; menyusun kebijakan pangan nasional di bidang ketersediaan (termasuk impor), distribusi, penganekaragaman pangan, mutu konsumsi, dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi; mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyelaraskan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pangan nasional dan daerah; mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan (pengelolaan stok dan pasar); menangani kerentanan dan kerawanan pangan dan gizi; menetapkan cadangan pangan, terutama pangan pokok; dan melakukan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah, misalnya, kementerian pangan diharapkan dapat bersinergi dengan Kementerian Pertanian.

Cadangan pangan pemerintah tidak lagi hanya beras, tetapi juga pangan nonberas.

Permentan No 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa perlu ada penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal.

Selama ini, setiap kali melihat data konsumsi beras nasional, kita acap terperangah karena pola makan di tengah warga masih berpusat pada beras.

Namun, krisis beras yang menghampiri bangsa ini seharusnya mendorong pemetaan secara konkret jenis-jenis pangan lokal nonberas yang harus menjadi cadangannya.

Konsumsi pangan pokok yang terbatas pada satu jenis akan memicu risiko munculnya tragedi kelaparan.

Perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat harus menjadi salah satu fungsi utama kementerian pangan.

Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan masih terkesan lemah.

Kegiatannya sekadar lomba menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) nonberas saat peringatan Hari Pangan Sedunia.

Penganekaragaman pangan hanya sebatas pidato pejabat dan elite lokal.

Setelah itu, mereka kembali ke habitat makan nasi tiga kali sehari.

Mengubah kebiasaan makan masyarakat memerlukan strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Ketergantungan pada beras dan mengabaikan potensi pangan lokal akan menuai krisis pangan.

Sekadar menyebut contoh, masyarakat di tiga kabupaten di Papua, yaitu Lanny Jaya, Puncak Jaya, dan Nduga mengalami kelaparan.

Cuaca ekstrem, suhu minus 3 derajat celsius pada malam hari telah merusak tanaman umbi-umbian sebagai sumber pangan lokal.

Sekitar 10 ribu warga terancam kelaparan dan 11 warga meninggal dunia karena tidak sanggup menahan lapar.

Selain beras, warga kota dan desa sudah terbiasa mengonsumsi pangan olahan terigu sebagai sumber karbohidrat meskipun Indonesia tidak memproduksi gandum.

Dengan belajar dari pengalaman tersebut, strategi penguatan ketahanan pangan di masa datang harus fokus pada peningkatan produksi dan kualitas pangan lokal.

Pengenalan pangan lokal sejak dini ialah salah satu cara untuk membumikan kedaulatan pangan.

Saat umbi-umbian tak lagi dilirik orang karena rasanya kurang populer ketimbang produk olahan terigu, komoditas itu terancam lenyap selamanya.

Untuk itu, mata rantai perdagangan pangan harus dipotong.

Di masa datang pemerintah harus menciptakan pasar pangan Nusantara yang mempertemukan langsung petani lokal dengan konsumen.

Dengan cara itu, keuntungan yang diperoleh petani naik signifikan dan harga di tingkat konsumen terjangkau daya beli.

Kita menunggu Presiden Jokowi untuk mewujudkan reformasi mental di bidang pangan dengan segera membentuk lembaga pangan nasional.

Lembaga itu akan mengadvokasi dan mendorong masyarakat mencintai dan menggunakan produk petani lokal sehingga kebutuhan pangan impor berkurang.


(ADM)