Fadli Zon: Kita Hanya Ingin Klarifikasi Kenapa Kasus Lama Dibuka

Surya Perkasa    •    Jumat, 21 Aug 2015 15:30 WIB
kasus korupsidpr ads
Fadli Zon: Kita Hanya Ingin Klarifikasi Kenapa Kasus Lama Dibuka
Fadli Zon. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pertemuan Pimpinan DPR dan Jaksa Agung H. M. Prasetyo adalah untuk mengklarifikasi beberapa hal. Intinya, kata dia, pertemuan tersebut jadi momentum diskusi antara DPR dan Kejaksaan Agung. 

"Kita ngobrol-ngobrol saja, kongkow-kongkow saja‎. Nanti itu diperdalam oleh Komisi III," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Dia mengatakan, rapat konsultasi ini sekadar tempat berdiskusi. Tidak ada keputusan yang diambil. Kalau pun ada klarifikasi, DPR hanya ingin memastikan penegak hukum tidak menyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

"Jangan hanya kepada satu (lembaga), tapi semuanya harus rata diberlakukan. Buka saja semuanya," kata dia.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga mempertanyakan kenapa beberapa kasus lama kembali dibuka. Padahal, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

"Ini kan kasus lama, kasus BPPN yang sudah dari tahun 2002 atau 2003. Ini kenapa diangkat baru sekarang. Seperti membuka kontak pandora," tegas dia.

Walau demikian, dia mendukung seluruh proses hukum yang dijalankan Kejaksaan Agung. Kejagung harus terus bergerak sesuai dengan aturan yang ada. Sedangka DPR akan menjalankan tugasnya sebagai pengawas.

"Kasus yang puluhan tahu sudah diangkat lagi, ini diperdalam oleh Komisi III. Kita ingin agar tak ada abuse of power itu. Berapa kerugian itu. Kalau memang ada (kerugian) kasus-kasus itu," pungkas Fadli.

DPR memanggil Jaksa Agung Prasetyo. Pertemuan yang digelar di ruang rapat pimpinan ini hanya dihadiri tiga pimpinan DPR, Setya Novanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah serta dua pimpinan Komisi III Aziz Syamsuddin dan Desmond Junaedi Mahesa. Dua pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III yang lain tak nampak. Begitupun juga anggota Komisi III, tak seorangpun hadir.   

Sekretariat Jenderal DPR melalui surat undangan liputannya menyampaikan pertemuan ini membahas klarifikasi insiden salah geledah PT Victoria Securities Indonesia. Penggeledahan ini terkait kasus pembelian aset BTN melalui BPPN. 

Dalam hal ini PT VSI mengklaim tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah disidik. PT VSI pun melayangkan surat pengaduan ke DPR. DPR langsung bereaksi dengan memanggil Jaksa Agung secara mendadak dan menggelar pertemuan tertutup.


(KRI)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA