Microsoft: Software Bajakan Tingkatkan Risiko Terkena Serangan Siber

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Jumat, 21 Aug 2015 17:25 WIB
microsoft
Microsoft: Software Bajakan Tingkatkan Risiko Terkena Serangan Siber
Microsoft berencana untuk tingkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya software bajakan. AP Photo/Jeff Chiu

Metrotvnews.com, Jakarta: Maraknya penggunaan software bajakan di dunia, terutama di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang sangat diperhatikan Microsoft. Karena itulah, mereka terus berusaha untuk mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan software asli.

Saat ditemui di kantor Microsoft, Dinis Couto, General Manager, Software Asset Management & Compliance, Microsoft, menjelaskan bahwa salah satu hal yang mereka lakukan untuk membuat masyarakat mulai menggunakan software asli adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan software asli melalui berbagai media, mulai dari TV, media cetak, hingga media online dan juga blog.

"Terkadang, orang yang menggunakan software bajakan tak tahu bahaya dari penggunaan software bajakan," kata Couto, Jumat (21/8/2015).

Dia menjelaskan, orang yang menggunakan software bajakan memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk terkena serangan siber. Dia mengibaratkan penggunaan software bajakan sebagai sebuah rumah dengan pintu terbuka. "Orang akan lebih tergoda untuk mengambil sesuatu dari dalam rumah yang pintunya terbuka," katanya. 

Selain melakukan edukasi, Couto juga percaya bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi maraknya pembajakan software - atau properti intelektual lainnya. Jika pemerintah ingin mendorong masyarakat agar tak sekedar membuat produk berupa barang, tetapi mulai membuat properti intelektual, maka pemerintah harus dapat melindungi properti intelektual seseorang, seperti software, aplikasi, musik, film dan lain sebagainya.

Couto menjelaskan, ada 3 hal penting yang harus ada untuk melindungi properti intelektual seseorang. Pertama, hukum yang mengatur mengenai perlindungan properti intelektual. Kedua, masyarakat perlu tahu bahwa ada peraturan yang mengatur tentang properti intelektual. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus dapat membuat masyarakat mematuhi peraturan yang ada.

"Masyarakat harus sadar bahwa jika mereka melanggar peraturan yang sudah dibuat pemerintah, maka mereka harus menanggung konsekuensinya," kata Couto. 


(ABE)