Fadli Zon Kritik Wacana Permintaan Maaf Pemerintah pada Korban Pelanggaran HAM

Surya Perkasa    •    Jumat, 21 Aug 2015 17:05 WIB
pelanggaran hamdpr ads
Fadli Zon Kritik Wacana Permintaan Maaf Pemerintah pada Korban Pelanggaran HAM
Fadli Zon. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi rencana rekonsiliasi yang diwacanakan pemerintah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, rekonsiliasi dengan cara meminta maaf pada korban pelanggaran HAM, tak berdasar. 

"Saya pribadi akan menentang, apa dasarnya meminta maaf itu? Kalau minta maaf, artinya negara melakukan kesalahan, apa betul negara memang salah,” ucap Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga heran dengan rencana pembentukan tim rekonsiliasi lewat Peraturan Presiden. Padahal UU 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah dibatalkan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Sekarang kenapa Pemerintah mau keluarkan perpres lagi? Saya sebagai anggota akan tolak itu," kata Fadli.
 
Dia menilai hal ini justru akan menimbulkan masalah baru seperti konflik di masyarakat. Dia ingin pemerintah mencari cara lain untuk menuntaskan janji penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

"Kita mau menyelesaikan juga, tapi bukan dengan minta maaf. Itu bukan menyelesaikan tapi malah menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat," pungkas dia.

Sebelumnya, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan juga mengkritisi upaya rekonsiliasi. Menurutnya, cara tersebut tak sesuai dengan UUD 1945.  

"Kalau diselesaikan melalui rekonsiliasi, Maka menurut saya enggak sesuai UUD 45, dengan keadilan sosial, hukum dan moral," kata Albert dalam diskusi Publik Konstitualisme dan Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu di Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Albert mengatakan, sesuai konstitusi UUD 45 dalam acuan dasarnya, pemerintah harus memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi setiap warga negaranya. Salah satunya adalah mengimplementasikan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.


(KRI)

Miryam: Sejak Awal Saya Kecewa

Miryam: Sejak Awal Saya Kecewa

25 minutes Ago

Miryam mengaku mendapat tekanan selama menjalani pemeriksaan di KPK dan menyesalkan sikap jaksa…

BERITA LAINNYA