KPK Akui Ada Korupsi Lain di Proyek Hambalang

   •    Rabu, 12 Jun 2013 21:26 WIB
KPK Akui Ada Korupsi Lain di Proyek Hambalang
MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka yaitu mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus M Noor. Adapun tersangka lainnya, Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat selaku penerima hadiah pada proyek tersebut.

Dari pengembangan kasus itu, KPK menemukan indikasi tindak pidana korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

"KPK memeriksa terkait pengadaan peralatan dan sarana untuk Hambalang. Dan pemeriksaan telah dilakukan kepada beberapa terperiksa. Informasi dan data yang kami punya jadi bahan untuk penyelidikan. Benar atau tidak kan masih tahap penyelidikan," kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (12/6).

Johan pun mengaku dalam kasus ini pihaknya akan dengan cepat menyelesaikannya. "KPK speed up, tiap hari memeriksa saksi. Khusus untuk pembangunannya, pekan ini akan ada pemeriksaan tersangka," kata dia.

Pada Rabu (12/6), KPK memeriksa Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Joko Pekik. Dia dimintai keterangan untuk mengklarifikasi program dalam pengadaan proyek Hambalang, karena dirinya sebagai pelaksana tugas Sekretaris Menteri (Sesmen) pada 2011.

"Saya ditanya seputar tugas dan fungsi Sesmen. Hanya sebagai layanan administratif. Lima sampai enam pertanyaan terkait tugas dan fungsi," kata Joko.

Yang kemudian mencurigakan, dalam proses pengadaan sarana dan prasarana untuk P3SON Hambalang sudah berjalan, padahal proyek pembangunan belum. Namun, hal itu disanggah Joko, pasalnya pengadaan itu adalah rencana untuk 2012 yang sudah mulai beroperasi sejak 2011.

"Setahu saya, itu sudah sesuai prosedur. (Pemenang tender) saya tidak tahu, anggaran pun saya tidak tahu. Itu kan program yang lalu-lalu, saya hanya 2011. Tanya penyidik saja," tutupnya. (Hafizd Mukti)