Jika Calon Tunggal Bertambah, Perppu atau Keppres Bisa Jadi Pilihan

Surya Perkasa    •    Senin, 24 Aug 2015 11:11 WIB
pilkada serentakdpr ads
Jika Calon Tunggal Bertambah, Perppu atau Keppres Bisa Jadi Pilihan
Lukman Edy--MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil verifikasi pendaftaran calon Kepala Daerah. Ada sekitar 80 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal, dan akan memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan cepat.

"Kalau sebagian atau 50 persen dari 80 kabupaten kota itu yang tidak lolos verifikasi KPU, atau 10 saja paslon (pasangan calon) tidak lolos verifikasi dari 80 itu, maka akan jadi problem hukum. Kalau ini terjadi, harus ada jalan keluar," kata Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senin (24/8/2015).

Jalan keluar yang dapat diambil salah satunya adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Walau banyak ditolak, Lukman menyebutkan Perppu mungkin dapat diterima DPR.

Kemungkinan Perrpu diterima apabila substansi yang diatur dalam Perrpu terkait nasib puluhan daerah yang terancam tak punya kepala daerah hingga Pilkada 2019.

"Kalau kondisi misalnya ada paling tidak lebih dari 40 kabupaten kota yang calon tunggal. Artinya tidak mungkin terjadi pilkada. Tidak mungkin kalau kemudian 40 kabupaten kota itu dipimpin oleh Plt (pelaksana tugas) selama 2 tahun hingga 2017. ini kan terlalu lama Plt, akan terjadi kemandekan kepemimpinan daerah," terang Lukman.

Namun Perrpu hanya dapat diterima bila daerah yang tak dapat ikut Pilkada berjumlah banyak. Pemerintah dapat mengambil langkah lain jika jumlah yang tidak bisa ikut Pilkada hanya sekitar empat daerah.

"Kedua, melalui Keppres (Keputusan Presiden) yang memberikan kewenangan kepada Plt selayaknya sama dengan pejabat definitif sehingga pembangunan di daerah tidak mandek karena dipimpin 2 tahun oleh Plt," terangnya.


(YDH)