Kehilangan Momentum Melemahnya Rupiah

   •    Senin, 24 Aug 2015 12:06 WIB
rupiahdolar as
Kehilangan Momentum Melemahnya Rupiah
Petugas menghitung pecahan Dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (foto: Antara/Rivan Awal Lingga).

Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef 


DALAM satu pekan terakhir hampir semua berita utama di berbagai media massa Tanah Air menyoroti depresiasi nilai tukar rupiah.

Terus melemahnya rupiah, sontak menjadi kekhawatiran seluruh kalangan, baik para pengusaha besar maupun juga para ibu rumah tangga.

Walaupun dihadapkan pada problem yang berbeda, mereka sama-sama menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan.

Bagi para pelaku usaha, terus melemahnya nilai tukar tentu akan dapat mengancam kelangsungan usahanya.

Utamanya para pelaku industri yang memiliki ketergantungan bahan baku impor ataupun pelaku usaha yang sumber pembiayaannya dari utang luar negeri.

Melemahnya rupiah tentu akan semakin memberi tekanan pada membengkaknya biaya produksi.

Pasalnya, persoalan klasik sebelumnya belum kunjung teratasi. Para pelaku usaha masih menghadapi tekanan ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy).

Baik dari sisi semakin mahalnya biaya energi (naiknya tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, elpiji, dsb) juga tingginya biaya logistik dan biaya suku bunga.

Secara teoritis peningkatan biaya produksi tersebut dapat ditransfer kepada harga produk yang harus dibayar konsumen.

Namun, di tengah penurunan daya beli masyarakat tentu bukan barang mudah bagi pengusaha untuk serta-merta menaikkan harga produknya.

Belum lagi harus menghadapi kompetisi dari penetrasi barang-barang impor yang harganya lebih murah.

Apalagi, ibu-ibu rumah tangga sudah dipusingkan dengan berbagai harga kebutuhan pokok yang terus melambung.

Pasca-Lebaran pun harga-harga kebutuhan pokok tidak menurun, tetapi justru mengalami kenaikan yang tidak rasional.

Dengan adanya berita tentang depresiasi rupiah, ibu-ibu rumah tangga sudah paham betul pasti akan diikuti oleh kenaikan harga-harga berbagai barang.

Jika hal itu yang terjadi, tentu menjadi sinyal untuk pandai memutar otak menentukan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan.

Artinya, gerakan mengencangkan ikat pinggang harus dilakukan.

Padahal, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, tentu yang harus dilakukan adalah mendorong konsumsi rumah tangga.

Peningkatan konsumsi yang akan mengembalikan kelangsungan usaha para produsen.

Jika masyarakat justru terpaksa mengurangi konsumsi, tentu harapan terjadinya peningkatan investasi tidak akan mungkin terjadi.

Sebaliknya, kinerja sektor produksi atau sektor riil justru semakin menurun.

Karena itu, ancaman terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK tentu menjadi pilihan yang akan sulit dihindari.

Adu strategi

Di tengah perlambatan ekonomi global dan perlambatan ekonomi domestik, setiap negara dituntut untuk melakukan berbagai strategi untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Tentu strategi yang akan dilakukan harus berdasarkan perencanaan yang matang, kalkulasi yang cermat, dan menguntungkan.

Bukan sekadar kebijakan yang ad hoc dan reaktif semata.

Selama setahun terakhir, prediksi akan membaiknya kinerja ekonomi Amerika Serikat telah mengemuka.

Berulang kali berita rencana penaikan suku bunga acuan The Fed juga sudah lama santer terdengar.

Bahkan, belum lama ada sinyalemen dari Janet Yellen, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, bahwa The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga acuan pada September 2015.

Setiap perubahan kebijakan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya tentu akan membawa implikasi besar terhadap perekonomian dunia.

Karena itu, setiap negara harus pandai mengantisipasinya dengan mempersiapkan pertahanan yang kuat agar tetap mampu melindungi kepentingan nasionalnya.

Terutama memperkuat sektor-sektor yang terkait dan terintegrasi dengan ekonomi global, seperti sektor perdagangan internasional, sektor keuangan, pasar modal termasuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Dalam menghadapi potensi kenaikan suku bunga the Fed, beberapa negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan sebelumnya Jepang, justru melakukan strategi dengan sengaja melemahkan mata uangnya.

Kebijakan devaluasi nilai tukar ini dimaksudkan agar barang-barang negara tersebut menjadi relatif lebih murah di pasar global.

Dengan demikian, daya saingnya meningkat dan akan memacu kinerja ekspor.

Tentu strategi ini sangat tepat dilakukan, apalagi jika terjadi perlambatan kinerja ekonomi domestik seperti yang dialami Tiongkok.

Untuk kembali memacu sektor produksi dalam negeri, pemerintah harus mampu menerapkan berbagai kebijakan komprehensif agar dapat memacu penetrasi ekspor di pasar global.

Jadi, strategi devaluasi mata uang ini tidak hanya sekadar perang mata uang (currency war).

Untuk dapat meningkatkan daya saing produk dan penetrasi ekspor, tentu butuh persiapan yang matang. Dibutuhkan strategi industrialisasi yang tepat dan iklim usaha yang kondusif untuk investasi.

Ketika beberapa negara melakukan strategi devaluasi nilai tukar, tentu ini berpotensi bisa memukul balik rencana kebijakan Amerika Serikat.

Jika Amerika Serikat tetap akan melanjutkan penaikan suku bunga acuannya, tentu akan semakin mendorong peningkatan biaya produksi di negara Paman Sam tersebut.

Artinya daya saing produk Amerika justru semakin menurun, baik sebagai akibat devaluasi yuan ditambah tekanan kenaikan suku bunga.

Tentu kondisi tersebut akan mengancam tekanan defisit neraca perdagangan Amerika, yang sebelumnya telah defisit dengan Tiongkok.

Sebaliknya jika suku bunga tidak dinaikkan tentu beban subsidi bunga tersebut akan membebani fiskal, dan berisiko meningkatnya utang luar negeri.

Kehilangan momentum

Belajar dari strategi yang dilakukan Tiongkok, mestinya hal yang sama juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

Depresiasi nilai tukar rupiah mestinya, dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki struktur ekonomi yang rapuh.

Utamanya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan bahan penolong, juga memperbaiki struktur ekspor.

Sejak 2012, rupiah terus mengalami depresiasi.

Mestinya pemerintah segera bertindak cepat memanfaatkan momentum dengan mendorong dan memfasilitasi industri substitusi impor.

Tentu harus dengan upaya yang konkret, baik memberikan stimulus dari sisi fiskal maupun menghilangkan berbagai kendala investasi pada produk-produk substitusi impor.

Demikian juga ketika ekonomi global terus mengalami perlambatan, tentu upaya penghiliran industri harus cepat dilaksanakan sebagai antisipasi penurunan harga komoditas di pasar global.

Nyatanya, program industri substitusi impor dan hilirisasi industri hanya berhenti di wacana dan tetap jalan di tempat.

Bahkan ketika rupiah telah terdepresiasi di atas rata-rata asumsi pada APBN pun, Pemerintah masih tenang-tenang saja.

Kini rupiah telah melesat jauh dari atas batas psikologis, pemerintah tetap berdalih bahwa ini hanya disebabkan oleh faktor global.

Tidak ada upaya yang serius untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran yang menjadi faktor fundamental pelemahan rupiah.

Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengurangi ketergantungan impor.

Benar bahwa depresiasi rupiah telah berdampak pada penurunan impor yang sangat signifikan.

Selama Januari sampai Juli 2015, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus.

Namun, surplus neraca perdagangan tersebut disebabkan karena penurunan impor bahan baku, bukan karena perbaikan kinerja ekspor.

Akibatnya, kinerja sektor manufaktur di dalam negeri anjlok dan terpuruk.

Industri manufaktur hanya tumbuh 3,81 pada triwulan I 2015, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Emergency rescue

Menghadapi ketidakpastian perekonomian global dan kondisi rupiah yang terus tertekan, segera dibutuhkan langkah strategis dan konkret.

Pemerintah harus fokus pada potensi ekonomi dalam negeri.

Apalagi, perekonomian Indonesia adalah ekonomi yang berbasis sumber daya (resource base), bukan digerakkan oleh pasar (market base).

Apalagi, kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga dan investasi.

Karena itu, kebijakan fiskal pemerintah harus fokus untuk segera dapat mengembalikan daya beli masyarakat dan mendorong geliatnya investasi dalam perekonomian.

Kunci paling utama untuk mengembalikan daya beli masyarakat yang adalah segera menjamin stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Angka inflasi bahan makanan yang sangat tinggi pada Juni dan Juli 2015 telah menyebabkan tergerusnya daya beli masyarakat.

Untuk itu gejolak harga daging sapi dan daging ayam harus segera mendapatkan solusi agar tidak menyebabkan efek domino dan memicu inflasi.

Dari sisi investasi yang paling penting ialah yang memiliki implikasi terhadap penyerapan lapangan kerja.

Untuk itu dibutuhkan bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong sektor riil, utamanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk kembali dapat menopang perekonomian dan menjadi dewa penyelamat keluar dari potensi krisis seperti pengalaman 1998.

Untuk itu, efektivitas stimulus fiskal untuk UMKM sangat urgen dan harus segera dilakukan, termasuk potensi pelonggaran likuiditas.

Di tengah tekanan global, nyatanya berapa pun tingginya suku bunga belum tentu mampu membendung hengkangnya hot money.

Terakhir, untuk mengembalikan keyakinan pelaku usaha dan juga masyarakat, tentu pemerintah harus segera mampu mengembalikan kredibilitasnya.


(ADM)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA