Pengacara Kaligis Sesalkan Hakim Tak Pertimbangkan Pokok Perkara Praperadilan

Deny Irwanto    •    Senin, 24 Aug 2015 13:05 WIB
oc kaligis tersangka
Pengacara Kaligis Sesalkan Hakim Tak Pertimbangkan Pokok Perkara Praperadilan
OC Kaligis ditahan KPK (Foto: Antara/Vitalis Yogi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa hukum OC Klaigis, Humphrey Djemat menyayangkan sikap hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suprapto yang tidak mempertimbangkan pokok perkara praperadilan yang diajukan timya. Padahal, isi pokok perkara yang diajukannya terkait penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum serta adanya kurungan isolasi yang dilakukan KPK terhadap kliennya.
 
"Pokok perkara yang disampaikan dalam praperadilan itu tidak disebutkan sama sekali," kata Humphrey usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (24/8/2015).
 
Ia mengungkapkan, isi pokok perkara yang diajukan dalam permohonan praperadilan kliennya tersebut terkait penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum serta adanya kurungan isolasi yang dilakukan KPK.
 
"Jangan ada isolasi atau tekanan dalam BAP (Berita Acara Perkara), tidak diperhatikan kesehatannya. Kan dibuktikan, tanggal 20 hakim (Tipikor) minta agar kesehatan OCK diobservasi. Sehingga dibawa ke Rs. Cipto Mangunkusumo untuk diperiksa," ujarnya.
 
Gugatan praperadilan yang diajukan OC Kaligis terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah digugurkan oleh hakim tunggal Suprapto. Kaligis diduga terlibat menyuap hakim PTUN Medan. Penangkapan Kaligis merupakan hasil pengembangan penyidik dari pemeriksaan tersangka lainnya.
 
Tersangka penerima suap adalah ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, anggota majelis hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, serta Panitera Syamsir Yusfan. Tersangka penyuap pengacara dari kantor advokat OC Kaligis, M Yagari Bhastara Guntur alias MYB alias Gerry.
 
Kaligis resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap hakim PTUN Medan. OC Kaligis diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2010 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPIdana.


(FZN)