Pencabutan Syarat Bahasa Indonesia Bagi TKA Ciptakan Kesenjangan Sosial

Surya Perkasa    •    Senin, 24 Aug 2015 13:12 WIB
dpr adsbahasa indonesia
Pencabutan Syarat Bahasa Indonesia Bagi TKA Ciptakan Kesenjangan Sosial
Dede Yusuf--Antara/AKBAR NUGROHO GUMAY

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengkritisi kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencabut Bahasa Indonesia sebagai syarat wajib bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). Komisi ketenagakerjaan yang dipimpinnya akan segera meminta penjelasan terkait kebijakan ini.

"Pemerintah agar berhati-hati dalam mempergunakan Permenaker nomor 12/2013. Ini aturan untuk berkomunikasi. Tentu kita akan minta penjelasan. Buat kami (Komisi IX) solusi untuk menggalang investasi tidak dengan melepas bahasa begitu saja," kata Dede ketika dihubungi, Senin (24/8/2015).

Dia mengatakan, pencabutan syarat wajib bahasa Indonesia ini justru membawa dampak buruk. Salah satunya menciptakan masalah sosial baru.

"Ini akan menyebabkan kesenjangan sosial. Mereka akan membuat komunitas sendiri, kelompok sendiri, akhirnya mereka menjadi senior. Mereka akan bawa masuk budaya, politiknya masuk, bisa masuk inteljennya juga. Ini perlu diperhatikan," tegas politikus Demokrat ini.

Selain itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini juga berpotensi menabrak aturan perundang-undangan.

Dalam UU 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menegaskan kontrak kerja, dokumen dan penggunaan bahasa Indonesia diharuskan dalam perusahaan yang beroperasi di nusantara.

"Wajib hukumnya bahasa Indonesia digunakan dalam kontrak kerja, perusahaan negara, swasta dansebagainya. Kalau tidak, maka kontrak kerja akan dibuat dengan bahasa (Indonesia)," pungkas dia.

Menghapus Bahasa Indonesia syarat untuk TKA tidak akan membawa dampak positif bagi investasi. Ketimbang mengeluarkan aturan ini, lebih baik pemerintah memperbaiki infrastruktur, insentif pajak, atau kemudahan perizinan dan bea masuk.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut aturan tes bahasa Indonesia bagi pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Keputusan ini untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

"Benar. Memang disampaikan secara spesifik oleh Presiden untuk membatalkan persyaratan berbahasa Indonesia untuk pekerja asing di Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jumat (21/8/2015).

Beberapa waktu lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tes Bahasa Indonesia bagi pekerja asing merupakan upaya untuk melindungi pekerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Namun, JK mengakui aturan tersebut perlu direvisi karena bisa menghambat investasi.


(YDH)