Meski Ada Ganjalan, KPU Solo Tetapkan Dua Pasang Calon Wali Kota

Pythag Kurniati    •    Senin, 24 Aug 2015 15:12 WIB
pilkada serentak
Meski Ada Ganjalan, KPU Solo Tetapkan Dua Pasang Calon Wali Kota
Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo menunjukkan keputusan KPU mengenai penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Senin (24/8/2015). (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Surakarta: KPU Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah resmi menetapkan dua pasang bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pasangan calon, Senin (24/8/2015). Mereka adalah pasangan FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan pasangan Anung Indro Susanto-M Fajri yang diusung Koalisi Solo Bersama (PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Gerindra) sebagai calon yang akan bersaing pada Pilkada Serentak 2015.

Namun, satu calon belum melengkapi syarat yang diperlukan. Anung Indro Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bapermas P3A dan KB Pemkot Surakarta, menyatakan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil karena maju menjadi salah satu calon. Tetapi, Anung belum mengantongi surat keputusan pengunduran diri itu lantaran belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami masih menunggu SK pengunduran diri turun dengan rentang waktu 60 hari setelah ditetapkan,” ujar Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo.

Penetapan pasangan calon tersebut setelah KPU memverifikasi perlengkapan berkas seperti visi-misi dan program, LHKPN dari KPK serta Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Niaga. Penetapan kedua pasangan calon tersebut berdasarkan pada SK KPU Kota Surakarta No 31/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015. 

“Keduanya telah kami tetapkan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta tidak dapat mengundurkan diri setelah penetapan,” ujar Agus.

Menurut Undang-undang Pilkada, bila calon yang telah ditetapkan menyatakan mundur, akan dijatuhi sanksi. Untuk calon independen, dendanya Rp20 miliar (calon gubernur) dan Rp10 miliar (calon bupati/wali kota).

Sedangkan calon yang diusung partai politik, sanksinya berupa larangan mengusung calon yang sama pada pilkada selanjutnya. 


(SAN)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

10 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA