Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah tak jiper menggunakan anggaran demi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian pesan Presiden seperti disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai menghadap Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
Menurut Ganjar, pejabat daerah yang melakukan kesalahan adminitrasitif tidak akan langsung dijatuhi sanksi pidana. "Arahan Presiden, jangan takut makanya kita koordinasi. Kalau ada kesalahan dari pihak pemerintah yang sifatnya administratif itu urusan administrasi saja, jangan pidana," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, roda perekonomian sejatinya digerakkan oleh anggaran negara. Sebab itu, percepatan penyerapan anggaran di daerah secara tidak langsung mampu meningkatkan perekonomian nasional.
"Kita punya APBN itu artinya APBD. Nah kalau itu bisa dilakukan dengan cepat maka serapan akan bisa membantu menggulirkan ekonomi," ungkap dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar peran inspektorat di daerah lebih diperkuat. Bila terjadi kesalahan, maka pengawas internal yang dapat menentukan sanksi tersebut.
"Perintah presidennya kalau memang itu nyolong, ya tangkap saja. Tapi kalau salah administrasi ya coba diberikan ke pengawas internal dulu," tandas politikus PDI Perjuangan itu.
Presiden Jokowi sebelumnya mengumpulkan seluruh Gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas kecilnya serapan anggaran di berbagai daerah.
Selain dihadiri gubernur se-Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Rapat tersebut juga dihadiri menteri kabinet kerja. Seperti Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Menko Peberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
(MBM)
Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan cucunya, Jan Ethes ternyata menjadi magnet publik. Jan Ethes sering kali dibawa Jokowi ke be…
KH Maimoen Zubair menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo di kamar pribadinya di Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Kiai M…
Kaesang tak mau dispesialkan.
Jokowi menambahkan, untuk menuju kesuksesan seseorang juga harus jujur.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kritik kepada Presiden Joko Widodo yang membeli sabun hingga mencapai Rp2 miliar sebagai …
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
Kisruh Bukalapak dianggap bisa mengganggu ekonomi kecil.
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol dianggap salah satu cara untuk menekan biaya logistik.
Jika terbukti sengaja memasang pose itu, sang jaksa pun bakal terkena sanksi.
Ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional.
Seperti kapal Nabi Nuh, Nahdlatul Ulama mampu menyelamatkan umat dari arus pemahaman keagamaan yang menyimpang.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…