Jokowi Minta Kepala Daerah tak Jiper Gunakan Anggaran

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah tak jiper menggunakan anggaran demi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian pesan Presiden seperti disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai menghadap Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).

Menurut Ganjar, pejabat daerah yang melakukan kesalahan adminitrasitif tidak akan langsung dijatuhi sanksi pidana. "Arahan Presiden, jangan takut makanya kita koordinasi. Kalau ada kesalahan dari pihak pemerintah yang sifatnya administratif itu urusan administrasi saja, jangan pidana," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, roda perekonomian sejatinya digerakkan oleh anggaran negara. Sebab itu, percepatan penyerapan anggaran di daerah secara tidak langsung mampu meningkatkan perekonomian nasional.

"Kita punya APBN itu artinya APBD. Nah kalau itu bisa dilakukan dengan cepat maka serapan akan bisa membantu menggulirkan ekonomi," ungkap dia.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar peran inspektorat di daerah lebih diperkuat. Bila terjadi kesalahan, maka pengawas internal yang dapat menentukan sanksi tersebut.

"Perintah presidennya kalau memang itu nyolong, ya tangkap saja. Tapi kalau salah administrasi ya coba diberikan ke pengawas internal dulu," tandas politikus PDI Perjuangan itu. 

Presiden Jokowi sebelumnya mengumpulkan seluruh Gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas kecilnya serapan anggaran di berbagai daerah.

Selain dihadiri gubernur se-Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Rapat tersebut juga dihadiri menteri kabinet kerja. Seperti Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Menko Peberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.


(MBM)