Polri Janji Tidak Pandang Bulu Pidanakan Penimbun Pangan

Damar Iradat    •    Selasa, 25 Aug 2015 08:37 WIB
pangan
Polri Janji Tidak Pandang Bulu Pidanakan Penimbun Pangan
Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan--Metrotvnews.com/Githa Farahdina

Metrotvnews.com, Jakarta: Mabes Polri berjanji tidak akan pandang bulu dalam menjalankan maklumat tentang penimbunan bahan pangan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Polisi akan segera menindak pihak-pihak yang sengaja menimbun bahan pangan dalam jumlah besar.

"Ya, bukan daging saja. Tapi semua komoditas yang ditimbun. Menyangkut sembako, minyak, beras, daging, dan lain-lain. Kalau (ada oknum) didapatkan akan ditindak tegas," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2015).

Maklumat ini, sambung Anton, sudah dikonfirmasi dan langsung disampaikan kepada petinggi Polda, Polres, maupun Polsek. Polisi juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. "Karena sampai sekarang kita harus cari-cari. Jangan-jangan dengan grup ini kita duga asosiasinya terlibat, bahkan ada oknum pemerintah terlibat. Ini sudah jaringan namanya," terangnya.

Kendati demikian, polisi akan tetap menerapkan prinsip berhati-hati menerima laporan yang ada. Tidak langsung grebek dan main tangkap. "Pokoknya, begitu ada laporan tempat penimbunan, minimal dicek dulu. Baru kalau sudah jelas, kita sidik," pungkas Anton.

Seperti diketahui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan Maklumat Nomor 01/VIII/2015 tentang Larangan Melakukan Penimbunan atau Penyimpanan Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok. Maklumat ditujukan kepada pemerintah dan kepada para pelaku usaha.

Dalam maklumat disebutkan sanksi untuk mereka yang menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal agar memperoleh keuntungan. Maklumat ditandatangani Jenderal Badrodin tertanggal 24 Agustus di Jakarta.

Berikut isi maklumat Kapolri:

Maklumat

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor: Mak/01/VIII/2015

tentang

Larangan Melakukan Penimbunan Atau Penumpanan Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok

Dalam upaya menjamin ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama serta untuk stabilisasi pasokan harga dan pangan bagi masyarakat, dengan ini Kapolri menyampaikan Maklumat sebagi berikut:

1. Pemerintah berkewajiban menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan untuk masyarakat yang cukup aman, bermutu dan bergizi seimbang.

2. Dalam praktik sering terjadi keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh kelangkaan atau gejolak kenaikan harga pangan

3. Kepada para pelaku usaha dilarang:

A. Dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

B. Menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalulintas perdagangan.

Apabila ada pelaku usaha sebagaimana nomor 3, akan dilakukan tindakan tegas karena itu perbuatan pidana atau kriminal dan akan dilakukan pelanggaran pidana pasal 133 UU 18 2012 tentang pangam dengan ancaman penjara 7 tahun atau denda paling banyak Rp100 miliar dan pasal 104 UU 7 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp50 miliar.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, agar tercipta usaha yang sehat dan tidak terjadi keresahan masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Agustus 2015

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jenderal Badrodin Haiti



(YDH)