Memahami SUN, Instrumen Pembiayaan Defisit APBN

Angga Bratadharma    •    Selasa, 25 Aug 2015 12:41 WIB
surat utang
Memahami SUN, Instrumen Pembiayaan Defisit APBN
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah memiliki wewenang untuk mengarahkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa terealisasi dengan baik. Bahkan, pemerintah memiliki jurus tersendiri untuk membiayai defisit APBN, guna memaksimalkan pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi makro yang ditetapkan. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

Menurut laman Kementerian keuangan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/8/2015), definisi dari SUN sesuai pasal 1 Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2002 tentang SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

Secara umum, jenis SUN dapat dibedakan sebagai berikut, pertama, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Kedua, Obligasi Negara (ON) yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon.

Berdasarkan jenis kuponnya ON dapat dibedakan, pertama obligasi berbunga tetap (fixed rate bonds) yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap periodenya hingga jatuh tempo. Kedua, obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds) yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat bunga SPN tiga bulan.

Sementara itu, pasal dua UU No 24 Tahun 2002 tentang SUN dijelaskan bahwa bentuk SUN ada dua, yakni pertama warkat. Dalam hal ini SUN bisa diperdagangkan atau tidak diperdagangkan. Kedua, tanpa warkat (scripless). Dalam hal ini SUN bisa diperdagangkan atau tidak diperdagangkan.

Tujuan pemerintah menerbitkan SUN ini biasanya untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat cas mismatch, dan mengelola portfolio utang negara. Transaksi penerbitan SUN terbagi dalam beberapa aspek, yakni di pasar perdana dalam negeri, dan dalam valuta asing di pasar perdana internasional.

Setelah menerbitkannya, pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap SUN pada saat jatuh tempo, dan dana untuk membayar bunga dan pokok SUN disediakan setiap tahun dalam APBN sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.


(ABD)