Mengenal Instrumen Sukuk Negara untuk Pembiayaan APBN

Angga Bratadharma    •    Selasa, 25 Aug 2015 12:49 WIB
surat utang
Mengenal Instrumen Sukuk Negara untuk Pembiayaan APBN
Ilustrasi (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memiliki banyak instrumen untuk memenuhi hal tersebut. Salah satu instrumen pembiayaan APBN yang dimiliki pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.

Menurut laman Kementerian keuangan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/8/2015), dijelaskan bahwa sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas).

Pada dasarnya, sukuk berasal dari kata, dalam bahasa Arab, yang berarti dokumen atau sertifikat. Istilah sukuk merupakan bentuk jamak (plural) dari sakk. Menurut pasal empat Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan sukuk negara adalah untuk pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek.

Dasar hukum dari penerbitan sukuk negara ini adalah UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dalam UU tersebut memberi landasan hukum penerbitan SBSN, yakni kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN dan penggunaan barang milik negara dan obyek pembiayaan sebagai underlying asset.

Selain itu, UU itu juga mengatur tentang memberi payung hukum pengelolaan SBS agar transparan dan akuntabel, di mana jumlah SBN yang diterbitkan harus disetujui DPR, ada koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappenas (khusus untuk project financing), dan perdagangan SBS diatur dan diawasi oleh instansi berwenang.

Tak hanya itu, UU itu juga mengatur tentang memberi kepastian hukum bagi investor, di mana pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal SBSN, sanksi hukum terhadap pemalsuan SBSN, dan kewajiban menteri meminta fatwa/opini syariah kepada DSN-MUI.

Sampai 10 April 2015, total penerbitan International Sovereign Sukuk di seluruh dunia mencapai USD31,8 miliar. Indonesia merupakan negara penerbit sukuk negara internasional (denominasi USD) terbesar kedua di dunia dengan total penerbitan USD5,65 miliar.

Dalam perjalanannya, sukuk negara memerlukan underlying asset. Underlying asset adalah aset yang menjadi objek atau dasar transaksi dalam penerbitan sukuk. Prinsip keuangan syariah mengharuskan adanya underlying asset supaya tidak terjadi transaksi 'money for money'. Underlying asset penerbitan sukuk negara merupakan dasar penerbitan sukuk negara. Aset yang dijadikan underlying tidak dijaminkan maupun digadaikan.

Sesuai prinsip syariah, penerbitan SBSN harus didasarkan pada aset riil yang menjadi dasar penerbitan (underlying asset), aset SBSN bukan sebagai jaminan (collateral) SBSN, dan penggunaan barang milik negara sebagai underlying asset SBSN dengan cara penjualan 'hak manfaat'. 

Untuk diketahui, hak manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut (UU No 19/2008 tentang SBSN).


(ABD)

Eks Dirut PNRI Sempat Terdiam saat Ditanya Peran Andi Narogong

Eks Dirut PNRI Sempat Terdiam saat Ditanya Peran Andi Narogong

46 minutes Ago

Mantan Direktur Umum PNRI, Isnu Edhi Wijaya menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi K…

BERITA LAINNYA