Gencar Lakukan Penggusuran, Balai Kota Mulai Didemo Massa

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 25 Aug 2015 14:39 WIB
penggusuran kampung pulo
Gencar Lakukan Penggusuran, Balai Kota Mulai Didemo Massa
Puluhan aktivis gabungan dan korban penggusuran melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: MTVN/M Rodhi Aulia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Puluhan aktivis gabungan dan korban penggusuran melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama tidak menggusur permukiman tanpa uang ganti-rugi.
 
"Pertama kita ambil momentum harus perumahan nasional hari ini, mengkampanyekan dan menuntut pada Pemprov DKI Jakarta agar menghentikan bentuk penggusuran secara paksa," kata Humas Forum Perjuangan Rakyat Dimas Rafii di depan Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
 
Dimas menuturkan, pihaknya tidak keberatan jika tujuan penggusuran itu demi kepentingan masyarakat Ibu Kota yang lebih luas. Akan tetapi, pihaknya ingin pemerintah memberikan ganti rugi bangunan milik warga yang dihancurkan.
 
"Kalau berkaitan dengan kepentingan umum kami tidak masalah. Akan tetapi harus melakukan negoisasi dan diberikan ganti rugi yang adil. Artinya, ganti rugi yang sesuai dengan amanat konstitusi kita," ujarnya.
 
Menurut Dimas, jika warga dan kelompok masyarakat sudah bermukim paling sedikit 20 tahun lamanya di tempat tertentu, berhak mendapatkan ganti rugi, kendati lahan yang ditempati milik negara. Pemberian rumah susun yang dikenakan biaya sewa tanpa ganti rugi, dianggap bukan solusi yang bijak.
 
Narti (40), salah seorang warga korban penggusuran di sekitar Kaliapuran, Kapuk Pulo, RT 16 RW 10, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat mengaku digusur pada 22 dan 23 Desember 2014 silam. Pada saat itu, ada 800 KK yang digusur dan dipindahkan ke Rusun Pulogebang (Jakarta Timur) dan Rusun Pesakih (Jakarta Barat).
 
"Tapi sekarang ada 200 KK yang kembali lagi ke tempat lokasi penggusuran. Kami bangun tenda dan rumah bambu. Kami tidak sanggup tinggal di rusun. Di samping karena biaya sewa Rp500 ribu per bulan, juga jauh dari tempat kerja," terang Narti.


(FZN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

21 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA