Ekonomi Rente Impor Daging

   •    Rabu, 26 Aug 2015 11:21 WIB
daging sapi
Ekonomi Rente Impor Daging
Pedagang memotong daging sapi di Pasar Kranji, Bekasi, Jawa Barat. (foto: Antara: Risky Andrianto)

Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadikan daging sapi sebagai kasus baru yang masuk agenda persidangan. Diselidiki sejak 2013, baru tahun ini KPPU membawa kasus itu ke meja hijau. Langkah serupa dilakukan Polri dan mereka memastikan akan ada tersangka dalam kasus tersebut.

Memang bukan hal mudah membuktikan adanya kartel. Kartel--yang dimaknai sebagai kerja sama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga barang/jasa untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan wajar--secara klasik dilakukan lewat tiga hal, yaitu harga, produksi, dan wilayah pemasaran.

Kartel pangan tumbuh subuh di negeri ini bukan hanya karena kue ekonomi dan peluang keuntungannya amat besar, melainkan juga didorong kecenderungan perilaku pelaku ekonomi untuk menjadi pemburu rente (rent seeker), lemahnya penegakan aturan main dan pengawasan, serta buruknya aransemen kelembagaan dan kualitas kebijakan (ekonomi). Akibatnya, hampir pada setiap jengkal aktivitas ekonomi pangan, baik yang pasarnya diatur maupun yang diserahkan kepada pasar, selalu muncul peluang kartel pangan, tak terkecuali daging. Ekonomi rente dalam impor daging memang menggiurkan.

Pertama, impor daging merupakan bisnis gurih dan keuntungannya bakal membuat mata terbelalak. Harga daging sapi (Australia dan Brasil) di pasar dunia Juli 2015 antara US$4,3 dan US$4,8/kg, bergantung pada kualitas. Tahun lalu rata-rata harga daging sapi US$4,5-US$5/kg. Ditambah biaya angkutan, asuransi, dan bongkar-muat, harga di pelabuhan Indonesia US$5,7/kg (Rp79.515/kg, kurs Rp13.950/dolar AS). Harga eceran daging di pasar saat ini Rp120 ribu-Rp 130 ribu/kg. Meskipun harus dikurangi biaya distribusi, cold storage, dan biaya lain, margin keuntungan masih amat besar.

Impor sapi bakalan juga menjanjikan untung besar. Saat ini harga sapi hidup di Australia hanya Rp20 ribu/kg bobot hidup. Belakangan, harga sapi hidup di pasar dunia naik US$1-US$2/kg karena Brasil dan AS--yang selama ini merupakan pemasok sapi bakalan dan sapi potong dunia--menahan stok mereka. Kenaikan harga sapi hidup juga didorong kenaikan harga pakan, terutama dedak gandum, dedak padi, jagung, dan ampas singkong sejak Juli 2015. Di Indonesia, karena tak ada breeding farm profesional berskala besar, harga sapi hidup mencapai Rp38 ribu/kg (Rahardi, 2015). Bahkan setelah Idul Fitri harga mencapai Rp45 ribu/kg yang berujung pedagang mogok jualan.

Negara berpihak

Untung besar inilah yang membuat banyak pihak ngiler menekuni impor, baik daging beku maupun sapi bakalan. Karena itu, ketika pemerintah (melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan) memangkas kuota impor, dari rata-rata 250 ribu sapi menjadi hanya 50 ribu sapi bakalan pada kuartal III 2015, muncul perlawanan. Pemangkasan impor tidak hanya mengancam kelangsungan usaha para pengusaha penggemukan sapi (feedlot), tetapi juga memangkas drastis keuntungan mereka. Dugaan para feedloter menahan sapi siap potong atau menaikkan harga sapi hidup siap potong secara sepihak merupakan wujud perlawanan itu. Tujuannya agar kuota impor ditambah.

Kedua, salah merancang insentif. Untuk menyelesaikan masalah daging, selama bertahun-tahun konsentrasi pembenahan pada utak-atik kuota impor. Memang ada upaya di hulu, seperti program inseminasi buatan dan melarang pemotongan betina produktif, tapi perkembangannya tidak signifikan. Sampai sekarang soal perlunya breeding modern berikut infrastruktur pendukungnya tidak tersentuh. Basis produksi sapi masih bertumpu pada peternak kecil yang mengusahakan 2-4 sapi secara sambilan, bukan orientasi bisnis. Demikian pula mahalnya biaya distribusi dan logistik belum ada solusinya. Mengapa membawa sapi dari Australia jauh lebih murah daripada dari Kupang, NTT?

Insentif membuat orang lebih suka berdagang ketimbang bersusah-payah memproduksi.

Rente ekonomi dalam sistem tata niaga daging sapi tidak memihak kepada peternak sapi, tapi kepada para makelar, broker, atau belantik. Mereka pengendali harga dan pengendali pasok yang mudah mendistorsi pasar. Mereka selalu diguyur 'stimulus' dari kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada impor. Tidak banyak insentif untuk berproduksi dan beternak lebih produktif. Negara telah kalah dan kita akan tetap jadi importir.

Ketiga, rezim perizinan yang tertutup. Penentuan jumlah kuota impor daging sapi tahunan dibahas di Kementerian Perekonomian dengan melibatkan kementerian teknis: Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Untuk mendapatkan jatah kuota impor, perusahaan harus memenuhi enam kriteria: cold storage memenuhi syarat teknis, kinerja dan realisasi impor sebelumnya, berpengalaman dalam impor, menyerap sapi/daging lokal, memiliki alat angkut khusus daging, dan industri pengolahan daging. Lubang muncul saat pembagian kuota impor per perusahaan. Siapa penentunya? Ketiga kementerian saling lempar. Sampai sekarang masalah ini tak terbuka.

Padahal, keterbukaan informasi dalam pengadaan barang/jasa merupakan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008. Impor daging bukanlah rahasia negara, seperti dikecualikan dalam UU No 14/2008. Karena itu, tidak ada alasan pembenar merahasiakan perusahaan yang kebagian kuota impor. Justru ketertutupan kian meyakinkan dugaan ada moral hazard.

Untuk mengurai ekonomi rente, pemerintah harus transparan dalam pemberian kuota impor.

Salah satu caranya bisa dilakukan dengan tender atau opsi kuota tarif. Agar instabilitas harga tidak selalu berulang, pemerintah harus menghitung cermat rasio impor dengan kemampuan produksi domestik secara berkala. Insentif harus dirancang ulang, dengan seminimal mungkin membuka peluang orang lebih suka berdagang ketimbang berproduksi. Secara gradual, perintisan breeding modern berskala besar harus dilakukan. Dengan pelbagai langkah itu, bukan mustahil Indonesia bisa kembali swasembada daging.


(ADM)