Kejagung Pastikan Kembali Memanggil Syafruddin Tumenggung

Lukman Diah Sari    •    Rabu, 26 Aug 2015 17:45 WIB
kasus korupsi
Kejagung Pastikan Kembali Memanggil Syafruddin Tumenggung
Gedung Kejagung----MI/M Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung akan kembali memanggil Syafruddin Tumenggung. Bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu akan diperiksa terkait pengusutan dugaan korupsi lelang (cessie) BPPN yang melibatkan PT Victoria Securities Indonesia (VSI).

"Syafruddin bisa diperiksa lagi," kata Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Sarjono Turin, di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2015).

Turin mengungkap, Syafruddin pernah sekali diperiksa Satgassus Penanganan dan Penyelesian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Agung. "Sudah (diperiksa) satu kali," tukas Turin.

Namun, Turin tak mengungkap kapan pemeriksaan kembali dilakukan. Pihaknya memastikan, bakal kembali memanggil Syafruddin terkait kasus tersebut.

Terkait kasus itu, penyidik juga sudah memanggil paksa Direktur PT VSI Lislilia Jamin, Selasa, 25 Agustus. Lislilia dijemput lantaran tak kunjung memenuhi panggilan penyidik.
"Sudah berapa kali dilakukan pemanggilan tapi yang bersangkutan tak memenuhi panggilan," ujarnya.

Saat ini, Kejaksaan tengah mengusut dugaan korupsi senilai Rp469 miliar dari cessie BPPN dalam penjualan aset BTN. Kejaksaan menggeledah PT VSI sebagai bagian dari penyelidikan.

Penggeledahan ini disebut PT VSI salah sasaran. PT VSI kemudian melayangkan surat pengaduan ke DPR dan bukan menggugat praperadilan. Sepekan setelah surat dikirim, pimpinan DPR memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo buat membicarakan masalah tersebut. Padahal, DPR tak ada kaitannya dengan penyelidikan kasus ini.

Kasus yang menyeret PT VSI ini bermula dari cessie BPPN dalam penjualan BTN. Mulanya, PT Adistra Utama (AU) punya utang Rp469 miliar ke BTN untuk proyek pembangunan perumahan di Karawang pada akhir 1990.

Kredit utang itu macet saat krisis ekonomi mendera Indonesia pada 1998. Pemerintah kemudian memasukan BTN ke BPPN untuk diselamatkan. Belakangan, sejumlah kredit macet itu dilelang, termasut utang PT AU.

PT Victoria Securities International Corporation (VISC) kemudian membeli cessie BTN senilai Rp26 miliar pada 2003. Kemudian, PT AU ingin menebus utang tersebut tapi VISC menyodorkan nilai Rp2,1 triliun untuk aset tersebut. Masalah inilah yang kini diselidiki Kejaksaan Agung.


(TII)