Kasus Suap, Bupati Musi Banyuasin dan Istri Diperiksa KPK

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 27 Aug 2015 12:26 WIB
kasus suap
Kasus Suap, Bupati Musi Banyuasin dan Istri Diperiksa KPK
Antara Foto

Metrotvnews.com, Jakarta: Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istri Lucianty diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya akan diminta keterangan terkait kasus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan APBD 2015 Kabupaten Muba.

"Keduanya akan dimintai keterangan untuk tersangka RIS (Riamon Iskandar, Ketua DPRD Muba)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2015).

Pasangan suami istri ini sudah hadir di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. "Sudah datang," jelas Yuyuk. Pahri-Lucianty turut terseret dalam kasus yang sudah membuat enam wakil rakyat Kabupaten Muba menjadi tersangka. Keduanya juga telah ditetapkan menjadi tersangka pada 14 Agustus lalu.

Kasus suap DPRD Muba terbongkar dalam operasi tangkap tangan KPK pada Jumat 19 Juni 2015. KPK menciduk anggota DPRD Muba dari Fraksi PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD Muba dari Fraksi Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba Fasyar.

Saat penangkapan empat tersangka, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,5 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun yang diduga uang suap. Diduga, uang itu adalah suap untuk anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD Muba 2015.

Dari Informasi yang dihimpun, uang yang disita dikumpulkan secara patungan oleh beberapa kepala SKPD. Mereka yang diduga ikut urunan, yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp2 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebesar Rp500 juta, Dispora dan Pariwisata sebesar Rp35 juta, dan Kadinas Pendidikan Nasional sebesar Rp25 juta.

Dana sebesar Rp2,5 miliar merupakan cicilan untuk membayar komitmen dari Rp17 miliar yang diminta DPRD Muba untuk pembahasan LKPJ. Awalnya, permintaan komitmen DPRD Muba sebesar Rp20 miliar atau satu persen dari nilai belanja Kabupaten Muba sebesar Rp2 triliun.

Fulus dari SKPD itu merupakan pemberian yang kedua. Sebelumnya, sudah ada pemberian Rp2,6 miliar dan Rp200 juta. Dana Rp2,6 miliar menjadi down payment dari komitmen suap Rp17 miliar untuk pembahasan APBD 2015. Sementara, Rp200 juta untuk 'ketuk palu' pengesahan APBD Muba 2015 yang disebut-sebut berasal dari sebuah pom bensin di Palembang, Sumsel.

Uang muka itu diduga berasal dari kocek pribadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Lucianty Pahri. Dia tak lain adalah istri Bupati Muba Pahri Azhari. Keduanya sama-sama politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN). DP pun sudah mengalir keseluruh anggota DPRD Muba sekira Ferbuari lalu.

Wakil rakyat Muba menerima uang dengan jumlah yang beragam. Sebanyak 33 anggota DPRD Muba menerima masing-masing sebesar Rp50 juta, delapan ketua fraksi masing-masing sebesar Rp75 juta, dan empat Pimpinan DPRD Muba masing-masing sebesar Rp100 juta.

Dalam pengembangannya, empat pimpinan DPRD Muba kemudian dijadikan tersangka pada 21 Agustus. Mereka adalah Ketua DPRD Riamon Iskandar, serta tiga wakil ketua DPRD, Darwin A.H., Islan Hanura, Aidil Fitri.


(TRK)