Diselingi Bahasa Madura, Suasana Sidang Fuad Amin Penuh Tawa

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 27 Aug 2015 16:44 WIB
fuad amin imron
Diselingi Bahasa Madura, Suasana Sidang Fuad Amin Penuh Tawa
Suasana sidang mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron,--Foto: Yogi Bayu Aji

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang lanjutan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron menghadirkan saksi-saksi dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bahasa Madura sesekali terdengar saat sidang dan itu membuat suasana serius jadi penuh tawa.

Menyiasati kendala bahasa, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangkan Penerjemah Bahasa Madura Agus Ramdani. Dia bertugas sebagai penyambung beberapa saksi yang tak bisa berbahasa Indonesia.

"Mohon izin yang mulia, saksi-saksi yang didatangkan bahasa Indonesianya tidak lancar dan butuh penerjemah bahasa Indonesia-Madura," usul JPU Titik Utami dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kamis (27/8/2015).

Ketua Majelis Hakim Muchlis menizinkan penerjemah bahasa Madura membantu. Terlebih, ada 27 saksi yang dihadirkan KPK, di antaranya, petani. Agus juga ikut disumpah guna menerjemahkan bahasa untuk kepentingan persidangan.

"Usianya berapa pak?" tanya Hakim Muchlis.

"Kaloppaen (lupa)," jawab Hosni, salah satu saksi. "Empak polo bulenen (40 bulanan)."

"Usia sekitar 45 ya, Pak. Bukan empat bulanan," timpal Hakim Muchlis yang dibarengi dengan gelak tawa peserta sidang.

Kendati demikian, Agus yang bertugas menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Madura kewalahan. Pasalnya, pertanyaan yang disampaikan penuntut umum ke penerjemah terlalu panjang.

Hakim Muchlis lantas mengambil alih pertanyaan penuntut umum. Dia langsung menyampaikan pertanyaan jaksa terhadap saksi dengan bahasa Madura.

"Ponapah pamareksaan penyidik sampon lerres napah punten (Apakah pemeriksaan penyidik sudah benar apa belum?" tanya Hakim Muchlis.

"Lerres (benar)," jawab Hosni.

"Bedeh tekenan napah bunten (Ada tekanan atau paksaan enggak)," kata Hakim Muchlis.

"Sobung (tidak ada)," jawab Hosni yang dibarengi tawa para pengunjung sidang.

Fuad Amin Imron yang juga ketua non-aktif DPRD Bangkalan didakwa menerima suap sebesar Rp18,050 miliar dari PT Media Karya Sentosa. Suap diberikan saat Fuad masih menjabat bupati Bangkalan hingga menjadi ketua DPRD Bangkalan.

Atas perbuatannya, Fuad disangka melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(MBM)