Pilkada Purworejo

Pilih Kasih Pencantuman Gelar, KPU Purworejo Dihujat

Deo Dwi Fajar Hari    •    Kamis, 27 Aug 2015 20:29 WIB
pilkada serentak
Pilih Kasih Pencantuman Gelar, KPU Purworejo Dihujat
Ilustrasi. --MTVN

Metrotvnews.com, Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mempertanyakan netralitas KPU Purworejo. Pasalnya, dalam penetapan pasangan calon, ada perlakukan yang berbeda di antara tiga pasangan calon. Gelar akademik satu pasangan calon dicantumkan lengkap, sedangkan dua pasangan lain tak dicantumkan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, mengatakan Panwas Purworejo sudah menyampaikan rekomendasi itu ke KPU agar diperbaiki. Alasannya, agar ada perlakuan yang sama bagi semua calon. 

"Tapi, laporan yang kami terima (dari Panwas Purworejo), KPU Purworejo tetap tidak mau mengubah SK penetapan," kata Teguh, Kamis (27/8/2015).

Bawaslu Jawa Tengah mempersoalkan isi Surat Keputusan KPU Kabupaten Purworejo nomor 38/Kpts/KPU-KPU-KabPwr/012.329449/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2015.

Bawaslu menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam penulisan nama pasangan calon antara SK KPU itu dengan berita acara nomor 35/BA/KPU-KabPwr/VIII/2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2015.

Dalam berita acara, seluruh pasangan calon yang memiliki gelar akademik ditulis lengkap. Antara lain Hj Nurul Triwahyuni SE, H Budi Sunaryo AMd, Ir H Hamdan Azhari, Suhar, Agus Bastian SE MM, dan Yuli Hastuti SH.

Namun tidak demikian dengan di SK penetapan paslon. Hanya pasangan Agus Bastian SE MM dan Yuli Hastuti SH yang ditulis lengkap dengan gelar akademiknya. 

"Ini artinya tidak konsisten yang memicu ketidakpastian hukum, sekaligus mengindikasikan KPU memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pasangan calon tertentu," katanya.

Menurut Teguh, KPU Purworejo gagal memahami pasal 70 PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan yang dijadikan dasar adanya perbedaan perlakuan. Menurut dia, pasal 70 tersebut tegas menyebutkan soal penulisan nama pasangan calon di surat suara yang harus sesuai dengan KTP.

“Rumusan pasal tersebut sama sekali tidak mengatur soal gelar akademik. Lagi pula gelar akademik itu bukan bagian kesatuan dari nama seseorang. Artinya, sepanjang calon bisa menunjukkan bukti yuridis menggunakan gelar, ya hak calon untuk mencantumkannya. Jangan karena gelar tidak dicantumkan di KTP lantas dengan mudah KPU mengamputasi. Ini yang kami maksud KPU gagal paham atas rumusan pasal tersebut,”kata Teguh.

Bawaslu Jawa Tengah melihat kasus ini serius. Ia mennyarankan pasangan calon yang merasa dirugikan atas keputusan KPU itu bisa menempuh upaya hukum. “Sebenarnya peserta yang dirugikan bisa mengajukan sengketa,” katanya.

Diungkapkan Teguh, kasus perbedaan perlakuan terhadap pasangan calon di Kabupaten Purworejo ini mendapatkan perhatian serius dari Bawaslu RI. Pihaknya sudah diminta melaporkan posisi kasus, termasuk langkah-langkah preventif yang sudah dilakukan oleh lembaga pengawas.

Teguh mengatakan Bawaslu Jateng mengapresiasi langkah Panwas Purworejo yang sudah menjalankan langkah preventif. Hal itu penting karena pada saatnya nanti kasus perbedaan perlakukan dalam pencantuman gelar akademik ini bisa menjadi dalil hukum serius apabila terjadi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Teguh meminta KPU Jawa Tengah turun langsung ke Purworejo untuk memberikan supervisi agar persoalan ini bisa diselesaikan. Pasalnya, kepastian pencantuman gelar akademik memiliki dampak yang serius terhadap dokumen-dokumen lainnya, seperti surat, formulir penghitungan dan rekapitulasi, serta dokumen lain.

“Gelar akademik itu memiliki dampak yang serius terhadap keterpilihan sekaligus menjadi magnet tersendiri dalam meraih simpati pemilih. Makanya, kami menganggap persoalan di Purworejo ini sangat serius karena pada saatnya nanti bisa kembali dipersoalkan,” katanya.


(UWA)