Integritas Sebagian Capim KPK Diragukan

Rudy Polycarpus    •    Kamis, 27 Aug 2015 20:49 WIB
capim kpk
Integritas Sebagian Capim KPK Diragukan
KPK. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil meragukan integritas sebagian besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa calon juga terkesan tidak memahami visi dan misi menjadi pimpinan lembaga antikorupsi.

Padahal, integritas menjadi variabel terpenting untuk memimpin KPK. Kesimpulan tersebut ditarik setelah seleksi wawancara 19 kandidat, 24-26 Agustus.

"Sebagian besar kandidat masih bermasalah dengan integritas. Misalnya, terkonfirmasi mana-mana calon yg sudah melapor harta kekayaan atau yang memiliki harta kekayaan tak wajar serta relasi bisnis," kata peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natoesmal Oemar di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Variabel integritas meliputi taat lapor harta kekayaan atau LHKPN, tidak punya riwayat transaksi mencurigakan, punya harta yang wajar sesuai pendapatan, tidak boleh punya bisnis atau usaha di luar pekerjaan pokok, taat bayar pajak, terbuka soal asal-usul harta kekayaan, dan independen.

Dalam sesi wawancara selama tiga hari, terungkap sejumlah kandidat lalai menunaikan kewajibannya melaporkan LHKPN. Misalnya, Saut Situmorang dari Badan Intelijen Negara, mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono serta mantan Kapolda Papua Irjen Yotje Mende.

Selain soal kepatuhan melaporkan LHKPN, beberapa calon juga mendapat catatan di visi dan misi. Menurut Erwin, indikator visi dan misi penting untuk menilai keberpihakan mereka pada KPK. Antara lain soal penyidik independen. Brigjen Basaria Panjaitan dan Yotje satu suara berpendapat bahwa KPK belum mampu mengangkat penyidik independen.

"Bahkan ada calon yang tak paham UU KPK dan menganggap KPK hanya lembaga ad hoc. Prestasi para calon di bidang pemberantasan korupsi pun biasa saja. Ini bisa berbahaya," ujar Erwin.

Sementara, Miko Ginting dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengatakan indikator terpenting untuk memimpin KPK adalah integritas, kompetensi, kepemimpinan serta visi-misi. Koalisi akan menyerahkan nama-nama kandidat yang dianggap paling memenuhi kriteria di atas kepada panitia seleksi.

"Kami akan buat rekaman lengkap dan indikator sendiri kemudian dikirim ke pansel," ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil adalah gabungan dari beberapa organisasi seperti Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesian Legal Roundtable, dan Transparency International Indonesia (TII).


(KRI)