Tjahjo: Beri Pemda 60 Hari untuk Klarifikasi Temuan BPK

Damar Iradat    •    Jumat, 28 Aug 2015 05:00 WIB
kabinet jokowi-jk
Tjahjo: Beri Pemda 60 Hari untuk Klarifikasi Temuan BPK
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo -- MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan maksud wacana dikeluarkannya surat edaran ke pemerintah daerah oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, surat edaran itu lebih dimaksudkan agar aparat hukum tidak terburu-buru dalam memeriksa pemerintah daerah jika ada temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) yang tak wajar.

"Yang jadi penegasan Bapak Presiden adalah, satu, temuan BPK itu kan masih diberi waktu 60 hari untuk pemda termasuk kementerian lakukan audit kembali, klarifikasi kembali, pembenahan kembali, dari temuan bpk tersebut," jelas Tjahjo dalam dialog Prime Time News, Metro TV, Kamis (27/8/2015).

Yang jadi masalah, kata Tjaho adalah aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan terlalu terburu-buru memeriksa temuan BPK yang dinilai janggal. Padahal, BPK memberikan waktu 60 hari kepada pemerintah daerah mengklarifikasi hasil temuan BPK.

"Beri waktu 60 hari dulu. Kalau 60 hari tidak mampu klarifikasi membenahi laporan temuan BPK, silahkan kejaksaan dan kepolisian masuk," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua BPK, Harry Azhar Azis juga menyatakan tidak ada pemeriksaan keuangan yang ditujukan untuk menghambat penyerapan anggaran negara. BPK justru mendorong agar penyerapan anggaran lebih berkualitas.

"Kami katakan tidak ada target seperti itu, jaksa agung, kepolisian dan aparat penegak hukum lain juga," kata Harry.



(SUR)