Bersatu Mengatasi Ekonomi yang Lesu

   •    Jumat, 28 Aug 2015 05:59 WIB
ekonomi indonesia
Bersatu Mengatasi Ekonomi yang Lesu

KURS rupiah sudah melewati 14.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Ada yang menyebut angka itu sebagai batas psikologis sebab di atas nilai tersebut rupiah masuk zona liar. Rupiah harus dicegah memasuki wilayah liar yang membuka memori kolektif bangsa ini terhadap krisis akut ekonomi.

Saat krisis berpuncak pada 1997 dan 1998, nilai tukar rupiah pernah mencapai 16.650 per dolar AS. Laku bijak mengendalikan pergerakan rupiah ialah tidak perlu mencari kambing hitam, tidak perlu saling menyalahkan. Seluruh elemen bangsa hendaknya bersatu menormalkan rupiah di rumah sendiri.

Jangan sekali-kali membiarkan rupiah bertekuk lutut terhadap dolar. Presiden Joko Widodo sudah mengajak seluruh masyarakat untuk tetap optimistis. Kita pantas optimistis karena masih ada cahaya di tengah kabut yang menyelimuti. Namun, perlu juga diingatkan, optimisme yang pertama dan terutama mestinya terpancar dari perilaku pejabat pemerintah.

Pemerintah meminta masyarakat untuk mengurangi konsumsi atau menggunakan barang-barang impor di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Akan tetapi, kita juga berharap para pejabat memelopori gerakan mengurangi konsumsi barang-barang impor.

Harus jujur diakui bahwa rakyat sesungguhnya punya 'sensitivitas kurs'. Tanpa dikomando pun rakyat sudah mengurangi penggunaan barang-barang impor. Buktinya, impor barang konsumsi pada Juli turun drastis, 31,31%, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Perang melawan perlambatan ekonomi, terutama pelemahan rupiah, harus pula melibatkan semua lembaga negara. Seluruh pejabat lembaga negara, terutama yang disebutkan dalam konstitusi seperti lembaga kepresidenan, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, harus bersatu padu dan tidak terjebak pada ego masing-masing.

Meski didominasi faktor eksternal, diakui atau tidak, perlambatan ekonomi menjadi kian parah akibat minimnya penyerapan anggaran. Padahal, penyerapan anggaran itulah yang menjadi stimulus roda perekonomian dari pusat sampai daerah. Anggaran tidak terserap karena, salah satunya, para pejabat takut mengambil keputusan yang berimplikasi hukum.

Para pemimpin lembaga negara harus satu kata bahwa kesalahan administrasi tidak boleh dikriminalkan. Dalam perspektif itulah, inisiatif Kejaksaan Agung membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) patut diapresiasi.

Itulah tim yang setiap saat bisa dimintai bantuan pendampingan terkait dengan penyerapan anggaran. Keberadaan TP4 membawa manfaat karena bakal menghindarkan pejabat dari tindakan korupsi. Tak ada satu pun negara yang bisa lepas dari krisis tatkala mereka tercerai-berai.

Indonesia pun hanya bisa menjadi pemenang dalam perang melawan perlambatan ekonomi jika bersatu. Pemerintah, dunia usaha, dan rakyat mutlak satu tekad menghalau krisis dengan cara masing-masing. Perlambatan ekonomi juga tak akan semakin menjadi di negeri ini ketika optimisme tetap berkobar di dada seluruh anak bangsa.

Buang jauh-jauh rasa takut berlebihan karena faktanya fundamen perekonomian kita masih terjaga.  Indonesia tetap prospektif untuk investasi sehingga tak aneh jika sejumlah investor terus mendirikan pabrik-pabrik baru. Di lantai Bursa Efek Indonesia, berdasarkan seluruh laporan keuangan emiten pada semester I 2015, tercatat sebanyak 73% dari total emiten masih membukukan laba dan kinerja keuangan positif.

Bahkan, 20 emiten di antaranya mencatatkan laba komprehensif. Itulah yang menambah keyakinan bahwa perlambatan tersebut hanya temporer. Jika seluruh elemen bangsa menyikapinya secara tepat, perlambatan ekonomi pasti bisa kita atasi dan krisis ekonomi tak akan terjadi.