Perpres Bahan Pokok Harus Direvisi Demi Kepentingan Rakyat

Damar Iradat    •    Jumat, 28 Aug 2015 10:12 WIB
pangan
Perpres Bahan Pokok Harus Direvisi Demi Kepentingan Rakyat
Ilustrasi -- MI/Barry Fatahilah

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sukarmi menilai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting perlu direvisi. Aturan ini menurut dia memiliki kelemahan.

"Perpres ini enggak tahu ditunjukkan kepada siapa, seharusnya kan ke masyarakat. Tapi kan faktanya, masa harus tunggu tiga bulan? Kalau kita lihat, dari kacamata KPPU kondisi yang berlangsung ini (krisis pangan) kan tidak hanya tahun ini saja," kata Sukarmi dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Jumat (28/8/2015).

Suparmi juga mengatakan penimbunan bahan pokok untuk mendapat keuntungan bukan hal baru. Kejadian ini sudah lama terjadi, tapi tak pernah bisa terungkap.

"Ini sudah terjadi pada tahun 2012, tahun ini puncak gunung es. Kalau bicara persaingan, ini sudah kartel. Di mana ada kebijakan pemerintah dengan kuota daging, swasembada pangan, maka harus ada sapi lokal yang banyak. Justru kebijakan impor kuota dibatasi ini dimanfaatkan oleh para kartel," lanjut dia.

KPPU sudah memberikan catatan serta rekomendasi tertulis terkait Perpres ini. Namun, belum ada tanggapan dari pemerintah atas rekomendasi yang diberikan KPPU.  "Ada sesuatu di balik Perpres dan pasal ini," kata dia.

KPPU berharap Perpres ini segera direvisi karena terkait dengan kesejahteraan rakyat. Bahkan KPPU siap menempuh jalur hukum bila Presiden Jokowi tidak bertindak. 

"Kalau presiden enggak mau, kita harus judicial review. Ini demi kepentingan rakyat. Selama bunyi Perpres seperti ini akan menghambat," paparnya.

Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso juga mengakui kehadiran Perpres nomor 71 ini menghambat jalannya penyidikan kasus penimbunan daging sapi. Maka, ia akan meninjau kembali hal tersebut.

"Ada beberapa aturan ketentuan, juga ada Perpres yang mengatur. Untuk itu sedang kita pelajari. Karena Perpres itu sendiri melemahkan apa yang sementara ini kita sudah dapatkan," papar Budi.

Perpres Nomor 71 Tahun 2014 berisi tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dalam salah satu pasal perpres disebutkan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam Perpres ini adalah hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), dan hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang). Sedangkan barang penting meliputi benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.


(SUR)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA