Soal Kriminalisasi Kebijakan, DPR Dukung Pemerintah

Kesturi Haryunani    •    Jumat, 28 Aug 2015 12:52 WIB
dpr ads
Soal Kriminalisasi Kebijakan, DPR Dukung Pemerintah
Anggota Fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi -- MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Pernyataan Presiden Joko Widodo agar jangan ada kriminalisasi kebijakan terhadap kebijakan di daerah didukung DPR. Penegak hukum diminta berhati-hati menyikapi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

"Saya berharap penegak hukum itu harus hati-hati, agar jangan sampai tidak mendukung sikap nasional yang mendorong pemerintah daerah agar dana yang telah ada itu terserap pembangunan," ujar anggota Fraksi NasDem Taufiqulhadi usai mengikuti sidang paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/82015).

Bentuk kehati-hatian itu, lanjut legislator Dapil Jatim IV ini, dengan adanya pembedaan antara kasus perdata dan pidana. Jangan cepat-cepat persoalan perdata dijadikan sebagai persoalan pidana.

"Tapi jangan ketika proyek sedang berlangsung. Itu akan menakutkan pemerintah di daerah. Mereka mengatakan ini adalah upaya untuk menakutkan-nakuti. Kalau itu dilakukan maka saya menganggap penegak hukum itu tidak membantu pemerintah secara keseluruhan. Itu akan mengakibatkan (upaya) pemerintah (menghadapi krisis) akan semakin tersendat -sendat," ujarnya.

Saat ini, setidaknya ada Rp250 triliun dana yang mengendap di bank milik daerah. "Saya mendengar di salah kabupaten di Jawa Timur kemaren, seorang pimpro itu mengundurkan diri. (Kemudian dia) ditunjuk lagi dan mengundurkan diri lagi dan tidak mau. Mereka khawatir kalau mau jadi pimpro itu akan dikriminalisasikan," ucap Taufiq.

Taufiq menegaskan sikapnya, bahwa kebijakan pemerintah ini harus didukung.


(NIN)

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

45 minutes Ago

Pengadilan Jakarta Selatan sudah menetapkan jadwal sidang perdana praperadilan mantan kuasa huk…

BERITA LAINNYA