Kemenlu: Izin Tugas Wartawan Asing Harus Ikut Aturan

Fajar Nugraha    •    Jumat, 28 Aug 2015 13:26 WIB
kemenlu
Kemenlu: Izin Tugas Wartawan Asing Harus Ikut Aturan
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Foto: MTVN/Willy)

Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik mengenai izin peliputan bagi wartawan asing ditanggapi oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Izin untuk wartawan asing ini dapat diberikan lebih cepat.

"Pada dasarnya prinsip Kemenlu sesuai dengan edaran Presiden Mei yang lalu, yaitu untuk mempercepat, mempersingkat dan mengurangi berbagai bentuk birokrasi sehingga izin untuk wartawan asing yang ingin melakukan kunjungan kerja ke Indonesia itu dapat diberikan lebih cepat, lebih efisien. Namun tetap mengikuti aturan yang ada," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, di Ruang Palapa, Kemenlu RI, Jumat (28/8/2015).

"Oleh karena itu berbagai langkah telah diambil oleh kementerian luar negeri yang intinya untuk mempercepat berbagai proses tersebut, di mana dulunya beban utamanya ada di pusat. Untuk semua aplikasi ada di pusat untuk sebelum ijin keluar, sekarang sudah disebar kepada seluruh perwakilan," lanjutnya.

Arrmanatha menambahkan untuk mempercepat proses aplikasi yang sudah lengkap yang memenuhui sesuai kriteria terlebih dahulu diperiksa dan dikonfirmasi di perwakilan. Ini memungkinkan pihak di Jakarta  hanya untuk verifikasi.

Kemudian Arrmanatha memaparkan bahwa dulu prosesnya wartawan asing begitu tiba di Indoensia harus lapor ke kemenlu untuk mendapatkan kartu identitas wartawan asing. "Sekarang setelah mereka setelah mendapat izin dan telah mendapatkan visa dari perwakilan tidak lagi memerlukan ke Kemenlu untuk meminta kartu wartawan asing tersebut. Hal ini mengurangi lagi prosedur satu lagi," imbuh pria yang akrab disapa Tata ini.

"Ini merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan kemenlu dalam konteks proses pemberian izin kepada para wartawan asing yang ingin melakukan kunjungan kerja ke Indonesia," sebutnya.

Komentar Arrmanatha diperkuat oleh Direktur Fasmed Kemenlu Sofia Sudarma, bahwa tujuan dari proses yang baru adalah untuk mengurangi proses verifkasi dan juga kartu birokrasi dan itu tampak dengan proses, penguatan proses yang diberikan di perwakilan-perwakilan.

Sofia menambahkan bahwa semua persyaratan diharapkan sudah terkumpul di perwakilan RI di luar negeri sehingga proses yang di Indonesia dalah untuk verifikasi akhir.

"Dan untuk hingga Juli 2015, sejauh ini cukup banayk proses aplikasi yang kita proses melalui mekanisme ini, kalau kami memang lebih cenderung proses di luar negeri. Sementara di dalam memang berdasarkan uu imigrasi," tegasnya.


(FJR)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA