Jokowi Ground Breaking PLTU Terbesar di Asia Tenggara

Desi Angriani    •    Jumat, 28 Aug 2015 14:05 WIB
pltu batang
Jokowi Ground Breaking PLTU Terbesar di Asia Tenggara
Presiden Jokowi meresmikan proyek PLTU Batang berkapasitas 2 x 1.000 MW. (Foto: MI/Achmad Sapuan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah. PLTU ini diklaim terbesar di Aisa Tenggara. Jokowi berharap PLTU berkapasitas 2 x 1000 MW ini dapat membantu aliran listrik di Pulau Jawa dan Bali.
 
“PLTU ini diharapkan bisa mengaliri listrik di Pulau Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi dalam rilis yang diterima dari anggota tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Jakarta, Jumat (28/8/2015).
 
Jokowi menjelaskan, proyek PLTU yang dibangun atas hasil kerja sama pemerintah dan swasta ini merupakan bukti bahwa pemerintah dapat menyelesesaikan permasalahan investasi di Tanah Air.
 
“Ini menjadi model dan kita berharap optimistis bahwa masalah investasi bisa diselesaikan. Saya berharap semuanya segera bekerja. Saya akan mendadak mengecek ke sini lagi entah sebulan, dua bulan atau tiga bulan lagi,” kata Jokowi.
 
Direktur Utama Bhimasena Power Indonesia Mohammad Effendi mengungkapkan, proyek PLTU Batang menggunakan teknologi ultra super critical untuk memberikan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki dampak lingkungan rendah. “Teknologinya sangat mutakhir dan saat ini terbesar di Asia Tenggara,” ujarnya.
 
Sejumlah menteri hadir mendampingi Jokowi. Di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarmo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Dirut PT Bhimasena Power Indonesia Mohammad Efendi sebagai pelaksana pembangunan PLTU Batang.
 
Proyek PLTU Batang dibangun dengan pola kerjasama pemerintah swasta. Proyek dengan nilai investasi lebih dari USD 4 miliar itu merupakan proyek pertama atas dasar Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.


(FZN)