Wakil Ketua DPR Sebut Perampungan RUU Prioritas Tergantung Iklim Politik

Al Abrar    •    Jumat, 28 Aug 2015 17:46 WIB
dpr
Wakil Ketua DPR Sebut Perampungan RUU Prioritas Tergantung Iklim Politik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon--Metrotvnews.com/Githa Farahdina

Metrotvnews.com, Jakarta: Kinerja DPR menjadi sorotan saat berulang tahun ke-70. DPR berjanji akan bekerja cepat menuntaskan pembahasan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 hingga akhir masa sidang tahun ini.

"Saya kira bisa lebih dari separuh dari yang kita targetkan. Sekitar hampir lebih dari 20 mungkin ya. Karena kan belum tentu yang lain juga diterima, tergantung politik," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Menurut Fadli, penuntasan 37 prolegnas tidak kaku. Sebab pembahasan RUU bakal menyedot konsentrasi dan dinamika politik. "Bukan berarti kita rencanakan 37 harus 37 jadi UU. Tidak harus begitu, ada juga yang memang harus ditolak dari UU usulan itu. Saya kira ada beberapa berpotensi dan revisi yang memang harus ditolak," terang dia.

Dia mencontohkan, seperti RUU KUHP yang diprediksi bakal molor lantaran pembahasan akan berlangsung hingga tahun depan. "Ini pendapat pribadi saya, kalau mau realistis. Apalagi kalau ngomong RUU KUHP kan pasti akan memakan waktu. Bisa saja meleset dari tahun ini," ucapnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR RI Setya Novanto mengklaim, pihaknya telah menuntaskan 12 RUU dari 37 RUU yang menjadi skala prioritas tahun 2015. "Selama Tahun Sidang 2014-2015, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 12 RUU dan telah menyelesaikan beberapa peraturan DPR RI," kata Novanto, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (28/8/2015).

Politikus Golkar ini menjelaskan, dalam menyelesaikan pembahasan RUU pihaknya terkendala prioritas kerja DPR yang belum terfokus pada penyelesaian target legislasi.

Selain itu, tambah Novanto, penyelesaian RUU tidak semata-mata menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. "Harus ada komitmen di antara lembaga tersebut dalam penyelesaian pembahasan RUU," tukasnya.


(YDH)