Soal Proyek Kereta Cepat, Menko: Pemerintah akan Adil!

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 28 Aug 2015 17:58 WIB
kereta cepat
Soal Proyek Kereta Cepat, Menko: Pemerintah akan Adil!
Menko Perekonomian Darmin Nasution (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan akan bersikap adil dalam memutuskan siapa pemenang proyek kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung yang sedang diperebutkan oleh dua investor yakni Jepang dan Tiongkok.

Darmin menjelaskan, sikap adil tersebut bisa dilihat dari bagaimana Pemerintah Indonesia memberikan hak yang sama kepada Tiongkok untuk melakukan tambahan penawaran seperti yang dilakukan oleh Jepang sebelumnya.

"Silahkan menyampaikan. Harus adil," tegas Darmin, ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).

Saat ini, jelas Darmin, pihaknya akan meninjau lebih dalam usulan proposal tambahan tersebut sebelum nantinya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, keputusan akhir akan berada di tangan Presiden Jokowi, apakah menggunakan poin tambahan itu sebagai penilaian atau tidak.

"Hal ini akan selesai segera. Mudah-mudahan besok kita akan sampaikan kepada Presiden," jelas Darmin, yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Sekedar diketahui, pemenang proyek kereta cepat antara Jakarta-Bandung dengan panjang 200 kilometer (km) rencananya akan diumumkan pada akhir bulan ini. Dikabarkan, proposal proyek yang diajukan investor Jepang maupun Tiongkok masing-masing akan melalui rute dan waktu tempuh yang sama, yaitu 36 menit.

Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menggelontorkan dana sebesar USD3,5 juta sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai USD6,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Namun, tiba-tiba saja Tiongkok muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Tiongkok menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar USD5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan Tiongkok dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga dua persen per tahun. Selain itu, Tiongkok menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. 


(ABD)