Pantarlih Akan ke Rumah Warga Bawa Stiker

- 24 Juni 2013 16:34 wib
Antara
Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menurunkan 550.483 orang panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atas data pemilih yang disediakan oleh Pemerintah.

Petugas mendatangi rumah-rumah warga selama satu bulan untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih yakni data hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

"Dalam proses pemutakhiran itu dikonsilidasi dengan data pemilu terakhir. Memang belum sinkron dengan yang ada di lapangan," ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat berbincang, Senin (24/6).

Kata Ferry, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih dan memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih dan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.

Lebih lanjut kata Ferry, salah satu instrumen yang akan digunakan pantarlih dalam kegiatan verifikasi data adalah stiker. Pantarlih yang telah mendatangi rumah penduduk wajib mengisi dan menempel stiker yang berisi nama kepala keluarga dan nama pemilih di dalam keluarga tersebut di setiap rumah yang sudah didatangi.

"Kita harap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas pantarlih dan memberikan data yang sebenar-benarnya. Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga kita tugaskan untuk mengawasi kinerja pantarlih sehingga data yang akan dituangkan ke DPS benar-benar valid," tungkasnya.

Pantarlih, kata Ferry, akan bekerja dengan basis tempat pemungutan suara (TPS) dengan maksimal jumlah pemilih sebanyak 500 orang. "Jadi tidak ada alasan pantartih tidak dapat menemui pemilih satu per satu ke rumahnya," tungkasnya. (MI/Astri Novaria)

()

INTERNASIONAL

Mata Najwa: Melawan Arus

02 September 2014 21:09 wib

Mata Najwa: Perbedaan pendapat merupakan hal yang umum terjadi dan dijamin kebebasannya dalam UU negara. Namun ternyata di negara demokratis ini, perbedaan pendapat dan pandangan justru sulit diterima di sejumlah partai politik.  Sejumlah anggota yang memilih untuk melawan arus, harus menghadapi resiko menerima sanksi.  Reformasi dalam partai politik pun seakan tak berbunyi. Sebagai pilar demokrasi, partai politik malah jadi sumber masalah. Kaderisasi tak berjalan, hanya mencari kawan yang sepaham, sementara idealism tak lagi diusung ke depan.   Namun sikap para politikus pun harus ditelaah.  Apakah keberpihakan mereka memang sungguh mengikuti hati nurani, mendengar suara rakyat dan idealisme atau hanya membungkus sikap pragmatis. Mata Najwa mengundang politikus senior Lily Wahid yang pernah membuat gebrakan di PKB. Lily melawan kebijakan partai saat duduk di kursi DPR, menggugat kasus Century dan mengusung hak angket mafia pajak. Serta Yusuf Supendi yang terus mengkritisi ketidak-adilan elit partai yang didirikannya, PKS. Dari jalur politik terkini, hadir pula sebagai narasumber politikus partai Demokrat, Ruhut Sitompul, politikus partai Gerindra, Harris Indra dan politikus partai Golkar, Nusron Wahid. Ketiganya menghadapi situasi yang berbeda-beda, meski sama-sama melawan arus kebijakan partainya dengan mendukung Jokowi. Pengamat politik, Yunarto Wijaya juga hadir untuk memberikan gambaran mengenai kondisi partai politik Indonesia saat ini.  Saksikan selengkapnya hanya di Mata Najwa, Rabu 3 September 2014 pukul 20:05 WIB di Metro TV.