Pilkada Surabaya

Berikut Ini Alasan PDIP Laporkan KPUD ke DKPP

Amaluddin    •    Minggu, 30 Aug 2015 14:58 WIB
pilkada serentak
Berikut Ini Alasan PDIP Laporkan KPUD ke DKPP
Ilustrasi. --MTVN

Metrotvnews.com, Surabaya: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jawa Timur, akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Laisson Officer (LO) Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, Sukadar, menuding KPU melanggar Peraturan KPU karena memutuskan dan menetapkan status berkas persyaratan pasangan calon dengan cara voting dan tidak proaktif. Namun, Sukadar tak menjelaskan detail apa dan pasal berapa pelanggaran yang dilakukan KPU itu.

"Yang jelas kami akan menggugat KPU ke DKPP," kata Sukadar yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, di Kantor KPU Kota Surabaya, Minggu (30/8/2015).

PDIP, kata Sukadar, akan menggugat KPU Kota Surabaya ke DKPP atas teknis keputusan penetapan pasangan calon.

Berikut pernyataan resmi PDIP menanggapi keputusan KPU Kota Surabaya:

PDI PERJUANGAN MENGECAM KERAS KECEROBOHAN KPU SURABAYA

1. Mengecam keras sikap KPU ceroboh dan gegabah dalam mengambil keputusan. KPU Surabaya telah merusak proses demokrasi di Pilkada Surabaya dengan alasan yang dicari-cari.

2. Bahwa fatal menyatakan surat rekomendasi DPP PAN tidak identik. Padahal, ketua umum DPP PAN sudah jelas mengatakan bahwa surat tersebut asli. Bahwa nomor materai berbeda juga telah diterangkan bahwa surat pertama hilang dan diganti, tentunya selama Ketum dan Sekjen DPP PAN menyatakan benar dan asli, KPU tidak dapat membatalkan hal tersebut.

3. Bahwa dalam hal surat bebas tunggakan pajak Dhimam Abror Djuraid, KPU Surabaya tidak cermat dalam melakukan fungsi pendampingan LO (petugas penghubung) partai. Seharusnya jauh hari dikomunikasikan untuk diurus dan itu persoalan mudah.

4. PDI Perjuangan melaporkan KPU ke DKPP dan meminta KPU mengundurkan diri karena menjadi bagian dari pihak yang menjegal pilkada dengan mencari-cari alasan tidak memenuhi syarat (TMS).

5. PDIP Meminta Bawaslu RI dan KPU RI turun aktif memberi pedoman agak jajaran di bawahnya dapat menjadi penyelenggara yang jernih dan memberi sanksi bagi penyelenggara yang merusak proses demokrasi.



(UWA)