Kaligis Bantah Halangi Proses di Pengadilan

Renatha Swasty    •    Senin, 31 Aug 2015 10:47 WIB
oc kaligis tersangka
Kaligis Bantah Halangi Proses di Pengadilan
OC Kaligis membawa berkas dakwaan saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2015. Antara Foto/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Terdakwa Otto Cornelis Kaligis siap menjalani sidang kasus suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Terkait ketidakhadirannya pada sidang sebelumnya, ia membantah menghalangi pemeriksaan di pengadilan.

"Ini ditulis di koran yang mulia, Jaksa menyebut saya menghalang-halangi. Saya tidak menghalang-halangi, saya betul sakit kemarin," kata Kaligis kepada hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (31/8/2015).

(Klik: Ogah Diperiksa, Kaligis Merugi)

Kaligis menegaskan, tak pernah ada niat menghalangi proses persidangan. Ia beralasan tak menghadiri sidang sebelumnya karena sakit dan ingin diperiksa dokter pribadinya, Terawan Putranto. "Sekali lagi saya siap dan tidak menghalang-halangi pengadilan. Jangan memberikan statement menggiring," tegas dia.

Dua kali Kaligis tak hadir dalam sidang dengan alasan sakit. Hakim Ketua Sumpeno akhirnya mengizinkan Kaligisi diperiksa oleh Terawan Putranto. Usai diperiksa, penyakit Kaligis hilang.

"Setelah dilakukan pemeriksaan pasien merasa nyaman dan keluhan hilang," kata Jaksa Yudi Kristiana membacakan hasil pemerikasan Terawan.

(Klik: Hakim Kabulkan Permohonan Kaligis Diperiksa di RSPAD)

Kaligis ditangkap penyidik KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Juli 2015. Dia terseret kasus dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan usai seorang anak buahnya, M. Yagari Bhastara alias Gerry, dicokok KPK pada 9 Juli silam.
 
Dia diancam Pasal 6 ayat 1 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(TRK)