Ribuan Buruh di Batam Turun ke Jalan

Hendri Kremer    •    Selasa, 01 Sep 2015 12:37 WIB
demo buruh
Ribuan Buruh di Batam Turun ke Jalan
Aksi ribuan buruh di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (1/9/2015). (MI/Hendri Kremer)

Metrotvnews.com, Batam: Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi.

Pantauan di lapangan, Selasa (1/9/2015), aksi‎ ribuan ribuan buruh yang menggunakan kendaraan roda dua dan empat tersebut terpusat di kantor pemerintahan Kota Batam, di kawasan Batam Center, Kepulauan Riau. Pada pukul 10.00 WIB, mereka membuat barisan persis di depan tempat Wali Kota Batam berkantor. Buruh memulai aksinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Buruh yang berunjuk rasa hari itu membawa aspirasi bagi pemerintah agar mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja maksimal dalam melayani pesertanya. Buruh juga meminta Pemkot Batam mendaftarkan semua masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan manfaat BPJS.

"Kami datang untuk menuntut hak-hak masyarakat, hak-hak pekerja. Jaminan kesehatan yang tidak pernah ada perbaikan. Padahal selalu diingatkan," kata koordinator aksi yang juga sekretaris cabang FSPMI Suprapti. 

Dalam orasinya, para pekerja menyoroti kelemahan pemerintah dalam mengontrol harga-harga kebutuhan pokok, khususnya di Batam. Harga kebutuhan pokok tidak sesuai dengan standar hidup layak di kota ini.

Tidak itu saja, para buruh menuding maraknya PHK di Batam disebabkan tidak becusnya Pemkot Batam dalam menggandeng investasi asing, begitu pula soal keamanan yang semakin hari semakin menjadi. 

Dalam aksi tersebut, ‎sekitar 356 personel kepolisian dari Polresta Barelang dan Polda Kepri menjaga ketat aksi damai unjuk rasa para buruh. Adapun beberapa poin yang dituntut oleh buruh di Batam antara lain, meminta pemerintah untuk membatalkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) beserta peraturannya.

Menolak isi PP No 45/2015 tentang jaminan pensiun, agar manfaat pensiun pada tahun 2030 memberikan kehidupan yang layak. Tuntutan lainnya, para buruh meminta pemerintah untuk segera menurunkan harga sembako dan mendesak pemerintah untuk membuat UU pengendalian harga. Selain itu para buruh juga meminta pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah.


(SAN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA