Malam Ini, Bawaslu Pangil Penyelenggara Pemilu di Surabaya

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 01 Sep 2015 13:52 WIB
pilkada serentak
Malam Ini, Bawaslu Pangil Penyelenggara Pemilu di Surabaya
Ketua Bawaslu Muhammad--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berjanji akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan KPUD Kota Surabaya dan Panwas setempat. Rakor tersebut terkait gugurnya pasangan yang diajukan Partai Demokrat dan PAN, Rasiyo-Dhimam Abror, sehingga tidak bisa ikut Pilkada serentak tahun 2015 ini.

"Malam ini, kita panggil penyelenggara pemilu di Surabaya. Saya kira semangat kita sama, supaya hak warga negara mendapat perhatian. Kita dorong Surabaya bisa ikut (Pilkada serentak) tahu 2015 ini," kata Ketua Bawaslu Muhammad di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).

Pertemuan itu menyusul setelah pihaknya menerima pengaduan langsung dari Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan perwakilan PAN Aziz Subekti, pagi ini. Mereka meminta mekanisme penjelasan langkah yang boleh ditempuh pasca-pencoretan atau pengguguran pasangan calon (Paslon) oleh KPUD Kota Surabaya.

"Terhadap paslon yang dicoret KPU memungkinkan, daftarkan proses sengketa ke Bawaslu. Pengawas pemilu punya waktu 12 hari maksimal, untuk menilai, mencermati dan mengevaluasi, serta memutuskan apakah tindakan KPU mencoret paslon sudah sesuai ketentuan atau memungkinkan itu dikembalikan hak konstitusionalnya," terang Muhammad.

Pada prinsipnya, Bawaslu menyarankan dan mendorong pihak Demokrat dan PAN untuk menempuh langkah tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Kita juga mengingatkan bahwa alasan KPU ketika melakukan pencoretan harus bisa dijawab pada saat paslon ini atau timnya melakukan mediasi sengketa di pengawas pemilu. Harus ada argumen yang bisa diterima secara Undang-undang agar pencoretan itu bisa dibantah," ungkap dia,

Bantahan itu, lanjut Muhammad, bisa ditunjukkan dengan bukti lain yang meyakinkan KPU, bahwa paslon tersebut, sesungguhnya memenuhi syarat. Adapun proses mediasi itu berlangsung di Bawaslu.

Muhammad menambahkan, proses tersebut tidak harus dilakukan selama 12 hari. Mengingat bats waktu perpanjangan pendaftaran yang diberikan KPUD Kota Surabaya, maksimal tanggal 7 September mendatang.

"Kita sudah berkoordinasi dengan KPU bahwa semua sengketa yang masuk di pengawas pemilu diberi perhatian, supaya enggak menghabiskan maksimal 12 hari itu. Kalau satu atau dua kali sidang musyawarah, ya hari ketiga sudah bisa diputus. Memang durasi waktu dalam UU 12 hari, tapi belum tentu harus digunakan sampai hari ke-12," ujar dia.


(YDH)