Penerimaan Pajak di Palembang Terhambat Pelemahan Ekonomi

Antara    •    Selasa, 01 Sep 2015 15:58 WIB
pajak
Penerimaan Pajak di Palembang Terhambat Pelemahan Ekonomi
Illustrasi Pajak. ANT. Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Palembang: Penerimaan pajak Kota Palembang, Sumatera Selatan, terganggu terkait pelemahan ekonomi yang terjadi di dalam negeri sehingga per Agustus 2015 hanya merealisasikan 52,59 persen dari target senilai Rp472 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Agus Kelana,  mengatakan seharusnya realisasi per Agustus untuk 11 sektor pajak sudah mencapai 66,67 persen. Namun, tegasnya, penurunan ekonomi membuat realisasi secara bulanan juga sulit dicapai untuk beberapa sektor.

"Ada empat sektor yang tidak sesuai target dari 11 yang ada, yakni pajak hotel yang baru 63,12 persen, pajak reklame 63,85 persen, pajak bumi dan bangunan 41,98 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 47,92 persen," kata dia di Palembang, Selasa (1/9/2015).

Pemkot cukup optimistis karena tidak tercapainya target untuk  sektor pajak hotel hingga Agustus ini karena sejumlah manajemen hotel berbintang di Palembang yang sengaja menunda pembayaran.

"Ini persoalan piutang belum terbayar saja, nanti juga akan membayar karena pihak hotel tentunya tidak mau terkena denda sebanyak dua persen dari pajak jika lewat dari tanggal 15 setiap bulannya," kata dia.

Agus sedikit pesimistis mengingat saat ini masyarakat menggurangi aktivitas ekonomi. Hal ini berakibat pula terhadap serapan BPHTB, karena saat ini masyarakat cenderung menjual asset dibandingkan membeli tanah dan rumah.

Sementara untuk PBB, Agus memperkirakan bakal tercapai karena secara psikologis masyarakat cenderung membayar pada batas akhir yakni per 31 September 2015.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, PBB pasti capai target," ujar dia.

Terdapat 11 sektor penerimaan Pemerintah Kota Palembang dari pajak, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan pelanggan PLN, pajak penerangan jalan pelanggan non-PLN, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, dan BPHTB.

Dari keseluruhan sektor penerimaan pajak tersebut, terdapat dua sektor yakni pajak sarang burung walet, dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang mampu menembus realisasi hingga 80 persen. Selebihnya, hanya mencapai 60-70 persen per Agustus dan realisasi terendah yakni PBB dan BPHTB.



(SAW)