KontraS Desak UU Peradilan Militer Direvisi

Adhi M Daryono    •    Selasa, 01 Sep 2015 16:15 WIB
tni
KontraS Desak UU Peradilan Militer Direvisi
Penelitoi Divisi Advokasi Sipil dan Politik KontraS Arif Nufkiri. Foto: Yudhi Mahatma/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) mendesak revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini untuk memisahkan antara pelanggaran tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer dan tindak pelanggaran kode etik profesi militer.

Desakan ini dilontarkan mengingat banyak terjadi sejumlah kasus tindak pidana umum dengan pelaku anggota TNI di berbagai daerah. Sementara korban atau keluarga korban tidak mendapatkan kejelasan dari pihak polisi militer.

"Kami dorong agar UU Peradilan Militer direvisi. Meskipun tahun ini tidak masuk prolegnas, bisa diusahakan untuk direvisi,"ujar Arif Nurfikri dari Divisi Advokasi Sipil dan Politik KontraS, di Jakarta , Selasa (1/9/2015).

Arif menilai UU Peradilan Militer saat ini tidak transparan dan akuntabel untuk menyidik anggota militer yang menjadi pelaku tindak pidana umum. Menurutnya, sebagai pelaku tindak pidana umum, anggota TNI sudah seharusnya diadili di peradilan umum. Karena sebagai WNI, tentara juga punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

"Kami pun mendorong agar polisi bisa melakukan penyidikan terhadap anggota TNI jika yang bersangkutan melakukan tindak pidana umum," jelasnya. Namun selama ini, polisi tidak bisa melakukan hal tersebut lantaran belum ada payung hukum yang mengatur.

Arif menilai penyidikan polisi lebih akuntabel dibanding penyidikan polisi militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana. "Penyidikan oleh polisi kami menilai lebih transparan dan akuntabel. Sehingga keluarga korban mengetahui kejelasan informasi setelah dilakukan penyidikan," tuturnya.

Arif mencontohkan, kasus penembakan terhadap aktivis lingkungan Jopi Peranginangin oleh anggota Marinir Praka Joko Lestanto. Kasus yang ditangani Polisi Militer Angkatan Laut itu menjadi tak transparan. Keluarga tidak mendapatkan informasi terkait penyidikan.

Hal ini, lanjut Arif , jangan sampai terulang pada kasus penembakan terhadap warga sipil di Timika , Papua yang mengakibatkan dua orang tewas pada 28 Agustus lalu. KontraS pun mendesak agar kasus itu diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer. "Untuk tindak pidananya diadili di pengadilan umum, sedangkan kode etik profesinya di peradilan militer," tandas Arif. 


(KRI)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA