Yang dibutuhkan UU Berkumpul, bukan Ormas

- 29 Juni 2013 14:19 wib
ANTARA/Widodo S. Jusuf/bb
ANTARA/Widodo S. Jusuf/bb

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) lebih represif dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Kemasyarakatan bentukan Orde Baru.

UU tahun 1985 tersebut, kata Syaiful, lebih sederhana karena jumlahnya hanya 20 pasal. Sementara RUU Ormas memuat pasal sejumlah 88 pasal.

"Pasalnya hanya sedikit yaitu 20 pasal. Padahal Orde Baru yang represif tidak membubarkan Ormas nakal. Jauh lebih represif dibanding UU Keormasan yang lama. Defisininya sudah menimbulkan kecurigaan berbagai pihak," ujar Syaiful dalam diskusi bertajuk RUU Ormas Kok Bikin Cemas, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (29/6).

Dalam RUU tersebut, Syaiful menengarai definisi ormas dalam RUU yang sedang dibahas tidak jelas apakah organisasi kemasyarakatan atau organisasi massa.

Syaiful mengatakan PP Muhammadiyah menolak RUU Ormas karena akan mengarah kepada rezim birokrasi perijinan. Setiap Ormas harus mendapat ijin. Padahal sejak dulu, cukup mendaftar saja.

"Padahal dulu cukup pedaftaran. Tidak ada (ormas yang mendaftar) yang ditolak. Sekarang harus buat izin. Mekanismenya juga membubarkan tingkatan hierarki. Camat bisa membubarkan sampai menteri dalam negeri," kata dia.

Selain itu, RUU Ormas sebenarnya kehilangan urgensinya. Sebab jika disebut UU Keormasan juga tidak tepat karena bukan UU organik yang langsung diperintahkan UUD 1945.

"Dia bukan UU organik. Organik adalah UU yang langsung diperintah UUD 1945. MisalnyaUU berserikat dan berkumpul. UU berserikat sudah ada yakni partai politik. UU berkumpul yang belum ada. Harusnya masuk ke situ. Digabung saja. Kalau tidak nanti kita hutan belantara UU," katanya.

Disisi lainnya, salah satu anggota tim perumus RUU Ormas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Firdaus Syam mengatakan, mengatakan RUU Ormas harus disahkan untuk mencegah terjadinya aliran dana yang fiktif. Ormas harus dibentuk secara transparan dan jelas. Karena, aktivitas ormas berada di ruang publik.

"Bangun ormas yang transparan, misalnya ada aliran dana dan kepentingannya untuk apa? Ormas diumpamakan kendaraan publik. Adanya pengesahan itu akanlebih rinci dan detail," ujar Firdaus

Menurut Firdaus, UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas merupakan produk orde baru yang sudah tidak lagi relevan. Dalam UU itu, terdapat banyak pasal karet yang dapat disalahgunakan.

"Kita punya UU No 8 Tahun 1985 hasil bentukan rezim orba. Bentuk pasal tidak banyak dan represif. Transparansi jadi penting. Perlu perundangan yang baru," kata Firdaus.

Saat ini tercatat lebih dari 65 ribu ormas yang terbentuk di seluruh Indonesia. Banyaknya ormas, kata Firdaus, memang sebagai bentuk dari demokrasi.

Namun demikian, hal tersebut membuat negara sangat rentan dan mudah diinfiltrasi dari dalam melalui ormas asing yang masuk dan turut menggerakkan negara dengan kepentingannya.

"Maka itu perlu peraturan. Perlu diatur dalam UU yang baru, kebebasan berserikat berkumpul. Dalam RUU ini Pasalnya lebih banyak, Kami menghindari ada pasal karet supaya lebih memperinci," tukasnya.

Pembahasan RUU Ormas di DPR sejauh ini berjalan alot. Banyak pro dan kontra dari sejumlah fraksi dari pengesahaan RUU ini. Bahkan, saking sulitnya, RUU ini dibawa ke paripurna oleh Badan Musyawarah.

()

Bakal calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. -- Surya Perkasa

Teka-Teki Deklarasi Cawapres Jokowi

24 April 2014 21:51 wib

JOKOWI suguhkan teka-teki tentang cawapresnya.