Menyerap Anggaran Selamatkan Ekonomi

   •    Rabu, 02 Sep 2015 06:01 WIB
Menyerap Anggaran Selamatkan Ekonomi

ADA paradoks sangat menyedihkan terkait dengan anggaran negara di Republik ini. Penambahan anggaran meningkat pesat bak deret ukur, tetapi penyerapannya bergerak lamban selaras deret hitung. Bahkan, jika tidak dihela, penyerapan anggaran nyaris bergerak seperti siput. Dana melimpah yang mestinya disambut dengan sukacita, oleh sebagian kuasa pengguna anggaran diperlakukan seperti monster.

Alih-alih membelanjakannya secara cepat, mereka justru 'menimbun' uang negara di bank dengan dalih takut dipidana jika salah membuat kebijakan. Kondisi seperti itulah yang banyak terjadi di daerah. Tidak mengherankan bila dana transfer dari pusat yang mengendap di deposito dan giro di daerah hingga semester I 2015 masih sangat tinggi, mencapai Rp273,5 triliun atau sekitar 42% dari total dana transfer ke daerah tahun ini yang sebesar Rp664,6 triliun.

Bukan cuma dana dari pusat yang tersendat penyerapannya. Anggaran daerah juga tidak terserap secara maksimal. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan realisasi belanja APBD hingga 31 Juli 2015 rata-rata cuma 36,5%, dengan perincian APBD provinsi 39,2% dan kabupaten/kota 24,29%. Padahal, dana sebesar itu akan menjadi amunisi yang sangat hebat bagi bertumbuhnya perekonomian nasional yang sedang dilanda kelesuan, bila bisa dipercepat penyerapannya.

Saat perekonomian tengah lunglai dan beragam aktivitas ekonomi tidak segesit beberapa tahun lalu, percepatan belanja pemerintah akan menjadi solusi efektif untuk menggairahkan keadaan. Ibarat saluran peredaran darah yang tersumbat dan menimbulkan penyakit, percepatan belanja pemerintah itu serupa alat penyodet sumbatan paling ampuh.

Apalagi, negeri ini sebenarnya tidak kekurangan uang. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, uang kita banyak, tetapi selama ini dibiarkan 'tidur' dan tidak digunakan sebagai mesin penggerak ekonomi. Sejarah panjang bangsa ini mestinya mampu menghasilkan banyak pengetahuan dan peningkatan kemampuan, termasuk kemampuan mengurus uang negara. Namun, faktanya, bertambahnya uang dan pengetahuan tak sepenuhnya paralel dengan ketangkasan mengatur anggaran.

Karena itu, kita mengapresiasi seluruh upaya yang dilakukan untuk memotong mata rantai kelambanan penyerapan anggaran. Kita juga mengapresiasi daerah-daerah yang mampu menyerap anggaran lebih dari 50% hingga kini. Pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) oleh Kejaksaan Agung untuk mendampingi penggunaan anggaran di daerah mestinya bisa menghapus alasan ketakutan untuk dikriminalisasi.

Begitu pula dengan penegasan pemerintah bahwa kesalahan administrasi tidak serta-merta berujung pemidanaan, harusnya menjadi resep manjur penghilang rasa takut. Namun, kita tetap mengingatkan pula jangan sampai sejumlah garansi itu dijadikan pintu masuk untuk 'mengakali' proyek. Karena itu, pengawasan superketat mesti dilipatgandakan, dan celah bagi munculnya moral hazard ditutup rapat.

Jika segala resep dan garansi itu tidak juga membuat belanja anggaran bergerak cepat, sanksi harus segera diterapkan. Selain mengurangi anggaran transfer dari pusat, wacana mengonversikan dana menganggur menjadi surat utang negara layak dipertimbangkan. Sebaliknya bagi daerah yang mampu menyerap anggaran secara baik, segera realisasikan insentif khusus, sebagaimana yang sudah dialokasikan dalam dana insentif daerah. Uang melimpah harus segera diwujudkan menjadi berkah bagi rakyat.