Ekonomi Masih Baik, Jokowi Minta Menteri Tetap Waspada

Mufti Sholih    •    Rabu, 02 Sep 2015 12:08 WIB
krisis moneter
Ekonomi Masih Baik, Jokowi Minta Menteri Tetap Waspada
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla--Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet paripurna untuk membahas situasi ekonomi Indonesia. Ada sejumlah hal yang dijadikan catatan Presiden untuk menterinya.

Dalam pembukaan rapat, Presiden menegaskan, kondisi ekonomi saat ini masih lebih baik dibanding situasi 1998 dan 2008.

"Kondisi ekonomi kita saat ini kalau dibandingkan dengan tahun 1998 maupun 2008 dari angka-angka yang saya peroleh dikatakan jauh lebih baik. Tapi perlu saya sampaikan, apapun kita harus hati-hati. Waspada! Diperlukan deregulasi besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru yang betul-betul memberi iklim yang baik pada ekonomi kita dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Jokowi di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).

Saat ini, kata Jokowi, Indonesia saling kejar dengan waktu untuk membuat ekonomi Indonesia tetap stabil. Saat ini, kata Presiden, rasio kecukupan modal masih di atas 20 persen. Sedangkan cadangan devisa masih USD 107 miliar, rasio utang luar negeri 34 persen.

"Ini juga sangat bagus kalau dibanding dengan negara lain. Termasuk ini yang paling baik di Asia. (Rasio utang) Ini masih sangat jauh dari rasio yang ada dari tahun 1998, yaitu di atas 120 persen," tambah dia.

Kondisi-kondisi seperti ini, kata dia, jangan sampai membuat Indonesia tidak hati-hati. Pemerintah tetap harus siaga, jaga-jaga, waspada, semua jurus dikeluarkan.

"Oleh sebab itu saya minta pada minggu ini pertemuan kita dengan Kadin, dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha agar segera dilakukan. Saya dengar sudah dikumpulkan, hampir 110 lebih regulasi kita yang tidak beri iklim usaha baik. Saya harapkan dalam minggu ini, mungkin bisa pertemuan sehari penuh, untuk selesaikan ini," tambah dia.

Jokowi menghendaki, aturan yang belum terlalu mendesak untuk ditahan terlebih dahulu. Dia ingin, peraturan yang menghalangi investasi segera dibuang. Sebab, iklim perekonomian memerlukan regulasi yang mendukung.

"Sehingga mana yang tidak, langsung potong, mana yang masih diproses, perlu diproses, mana yang masih perlu kajian, dikaji. Saya ingin juga agar secepatnya revisi undang-undang yang hambat apapun, baik dalam pengadaan barang jasa, berkaitan iklim usaha itu segera direvisi," jelas dia.

"Saya harapkan undang-undang baru agak di-rem, tapi revisi-revisi yang diperlukan ini harus dimajukan. Saya harapkan bulan ini kita tahu mana yang diajukan ke dewan untuk direvisi dan mana yang harus dipercepat, seperti Undang-Undang JPSK itu sangat diperlukan untuk payung hukum," tegas dia.


(MBM)