Koalisi Antikorupsi Yogyakarta Sebut Pansel KPK Masuk Angin

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 02 Sep 2015 13:21 WIB
pansel kpk
Koalisi Antikorupsi Yogyakarta Sebut Pansel KPK Masuk Angin
Koalisi Antikorupsi Yogyakarta,di Kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Rabu (2/9/2015). (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Koalisi Antikorupsi Yogyakarta menilai sembilan anggota tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK melakukan kekeliruan sangat besar dalam memilih delapan nama capim. Koalisi menilai, pansel telah memilih orang yang tak memenuhi syarat dalam hal kejujuran kecakapan, integritas, dan reputasi dalam menindak korupsi.

"Saya menilai pansel ini lagi masuk angin," kata salah satu anggota koalisi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Sarli Zulhendra saat memberikan keterangan pers di Kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Rabu (2/9/2015). 

Kepala Divisi Sipil Politik LBH Yogyakarta ini menjelaskan empat dari delapan nama itu tak memiliki catatan prestasi dalam pemberantasan korupsi. Terlebih, empat nama itu berasal dari lembaga penegak hukum.

"Jika potensial, harusnya suruh saja membersihkan korupsi di lembaganya. Ini pansel terburuk dalam pemilihan capim KPK," kata Sarli.

Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Tri Wahyu yang juga anggota koalisi, menyatakan sembilan tim pansel pemilihan capim KPK tak layak disebut srikandi. Ia berharap Presiden Jokowi tak melantik capim KPK yang tak berprestasi dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, pansel telah menyerahkan nama-nama capim KPK ke Presiden. Berikut nama-nama delapan capim KPK: 

Bidang Pencegahan 
Saut Situmorang, Staf ahli Kepala BIN, dan Surya Tjandra, pengacara publik . 

Bidang Penindakan 
Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat Alexander Marwata dan Widyaiswara Madya, Sespimti Polri Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan. 

Bidang Manajemen 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Agus Rahardjo dan Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko. 

Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring 
Pelaksana tugas pimpinan KPK, Johan Budi SP, dan akademisi Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif. 

Beberapa nama dari delapan calon dinilai anggota Koalisi Antikorupsi Yogyakarta tidak memiliki rekam jejak meyakinkan dalam pemberantasan korupsi. "Calon bermasalah malah memundurkan usaha pemberantasan antikorupsi," ucap Tri.

Direktur Institute for Development and Economic Analysis, Wasingatu Zakiyah menambahkan, jika presiden benar-benar melantik nama-nama yang minor prestasi pemberantasan korupsi akan menjadi kabar buruk dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, bahkan upaya masyarakat bersama aktivis antikorupsi terancam dibungkam.


(SAN)