Izin Prinsip Lahan Kawasan Industri Kendal Dikeluhkan Warga

Iswahyudi    •    Rabu, 02 Sep 2015 18:48 WIB
kawasan ekonomi khusus
Izin Prinsip Lahan Kawasan Industri Kendal Dikeluhkan Warga
Pintu masuk Kawasan Industri Kendal di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Iswahyudi)

Metrotvnews.com, Kendal: Izin prinsip (IP) lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dipersoalkan warga. IP yang dikuasai perusahaan patungan PT Jababeka dan Sembcorp Development Ltd itu berpotensi memunculkan monopoli tanah.

BPMPT mengeluarkan IP lahan seluas 2.200 hektare yang kini tengah dikembangkan menjadi KIK. Namun, dari 2.200 hektare lahan, KIK baru menguasai 1.400 hektare saja. Akibatnya, warga yang masih menguasai lahan di wilayah IP tak bisa menjual lahan mereka kecuali ke perusahaan patungan tersebut.

Sejumlah kepala desa di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sempat melayangkan protes pada KIK. Bahkan, warga dan kepala desa telah menanyakan hal ini kepada Widya Kandi Susanti ketika masih menjabat Bupati Kendal. Saat ini Widya tengah proses kampanye Pilkada Kabupaten Kendal.

"Kami sudah tanyakan masalah ini ke Bupati Widya ketika masih menjabat, tapi ndak ada respon. Karena izin prinsip sudah keluar," kata Afifudin, Kades Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Rabu (2/9/2015).

Menurutnya, IP dari BPMPT pada PT Jababeka dan Sembcorp Development Ltd mencakup lahan di Kelurahan Mororejo, Wonorejo, Purwokerto, Turunrejo dan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu. Afifudin mengatakan, banyak investor yang mau masuk ke desanya terkendala perizinan dari KIK.

"Pemerintah desa tidak dilibatkan, semua investor yang masuk hanya melalui KIK, kami tidak diberikan kewenangan. Malah banyak bermunculan sekarang ini para spekulan dan broker tanah yang masuk ke Mororejo," ujarnya.

Monopoli tanah
Anggota DPR RI Komisi II, Mujib Rohmat menuturkan, IP lahan 2.200 hektar, menyalahi aturan. "Sebab, semestinya IP diberikan setelah perusahaan menguasai tanah," ujar Mujib saat berkunjung ke Kendal belum lama ini.

Hal senada diucapkan Ketua Komisi A DPRD Kendal, Solihin. Dia menilai IP yang dikantongi KIK merugikan para petani tambak yang puluhan tahun mengelola tambaknya. 

“KIK dapat leluasa membangun perusahaan di sekitar area tambak warga karena sudah mengantongi izin, tanpa memikirkan imbasnya terhadap lahan tambak,” kata Solihin.

IP yang dikeluarkan sementara tanah belum dikuasai, jelas Solihin, bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Agraria. Sebab, akan menimbulkan monopoli harga tanah. “Padahal swasta dilarang memonopoli penguasaan lahan atas masyarakat. Jadi kami menilai, pemberian izin prinsip KIK sangat merugikan warga,” tandasnya.

Namun, Kepala BPMPT Kendal, Alex Supriyono mengatakan pemberian IP pada KIK sudah sesuai aturan. Karena itu, bila ada perusahaan yang akan mendirikan pabrik di KIK, harus minta izin ke pengelola, dalam hal ini PT Jababeka dan Sembcorp Development Ltd. 

“Jadi pengusaha ingin mendirikan perusahaan harus izin kepada KIK bukan kepada kami,” jelasnya.


(SAN)

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

4 hours Ago

KPK optimis memenangkan gugatan praperadilan tersangka korupsi ktp-el Setya Novanto. KPK akan m…

BERITA LAINNYA