DPR Pastikan Dana Pemerintah Tepat Sasaran

Kesturi Haryunani    •    Kamis, 03 Sep 2015 13:10 WIB
dpr ads
DPR Pastikan Dana Pemerintah Tepat Sasaran
Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo -- dok.DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Tingkat serapan APBN terhitung rendah. Pada semester I-2015 hanya mencapai 41 persen atau sekitar Rp820 triliun.

Penyerapan anggaran minim karena pengaruh birokrasi. Penanganan lelang tender, misalnya, jika ada yang terlambat akan ada efek domino sampai ke bawah.
 
"Persoalannya, pemerintahan baru dilantik pada Oktober 2014, yang selanjutnya Kabinet Kerja baru bisa mengajukan APBN-P pada Februari 2015. Otomatis proses birokrasi ini menimbulkan efek domino sampai level pemerintahan terbawah," kata anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
 
Proses itu memengaruhi waktu lelang tender, termasuk komponen yang menyertai. Di sisi lain, Donny menyebutkan, kegiatan melalui penunjukan langsung sudah jalan sejak adanya down payment (DP).

Persoalannya dalam sistem keuangan, kegiatan yang sudah berjalan itu tetap tercatat belum cair. Sehingga terhitung belum terserap, meski sudah berjalan.
 
Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jateng III ini juga mencatat, lambannya penyerapan dana pemerintah turut dipengaruhi perubahan regulasi. Salah satu contoh terjadi pada dana Bansos, yang di beberapa daerah satu rupiah pun belum terserap.

Usut punya usut, ternyata hal itu dipengaruhi perubahan regulasi pencairan dana bansos. Regulasi baru menyebutkan dana bansos harus diserahkan kepada lembaga berbadan hukum.
 
Di antara penerima bansos sudah ada yang berbadan hukum, tapi mereka tetap tak berani menggelontorkan karena belum ada juklak dan juknisnya. Regulasi baru tentunya memerlukan tata cara baru, dan ternyata instrumen itu belum lengkap.
 
Donny menambahkan, serapan anggaran biasanya terjadi sangat cepat di akhir tahun. Dirinya selaku legislator bersama rekan-rekan di DPR akan berusaha mengawal, untuk memastikan dana pemerintah tepat sasaran.
 
“Perlu dilakukan kontrol terhadap kualitas serapannya. Perlu memastikan laporan di atas kertas bisa berefek positif terhadap sektor riil. Perlu dicocokkan dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan sebagainya,” tutur legislator 41 tahun ini.
 
Donny menegaskan, saat ini pemerintah harus bekerja lebih cepat dengan tetap mengutaman good governance.


(NIN)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

4 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA