KPK Tunggu Putusan Hakim untuk Seret Legislator di Kasus Haji

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 03 Sep 2015 17:41 WIB
suryadharma alikorupsi haji
KPK Tunggu Putusan Hakim untuk Seret Legislator di Kasus Haji
Indriyanto Seno Adji (Depan). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengembangkan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2010-2013 yang menyeret beberapa nama legislator. Namun, nasib mereka jadi tersangka atau tidak, tergantung putusan hakim terhadap mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang kini jadi terdakwa.

"Bisa buka atau sebaliknya, tergantung putusan pengadilan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji, saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2015).

Menurut dia, terlibat atau tidaknya anggota DPR ditentukan bagaimana jalannya pengadilan. Putusan hakim nantinya yang menjadi dasar bagi KPK mengembangkan kasus tersebut.

"Yang terpenting adalah putusan pengadilan nantinya yang akan tetap atau meniadakan 'deelneming' atas peran nama-nama tersebut," jelas pakar hukum pidana ini.

Indriyanto pun belum bisa memastikan perkembangan kasus ini ke depan. Pasalnya, proses pengadilan baru dimulai Senin 31 Agustus.

"Belum bisa dikatakan adanya keterlibatan secara tanggung jawab pidana selama belum adanya putusan pengadilan tersebut," pungkas dia.

Pusaran korupsi Suryadharma Ali turut menyeret sejumlah nama anggota Komisi VIII DPR. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap mantan menteri agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Anggota komisi VIII disebut ikut terlibat dalam penunjukan langsung penyedia pemondokkan jemaah dan pemanfaatan sisa kuota haji. Dalam dakwaan dijelaskan, sekitar awal 2012, SDA membuat kesepakatan dengan beberapa anggota Komisi VIII DPR untuk berpartisipasi dalam penyediaan pemondokan 194.216 jamaah haji reguler.

Saat itu, politikus PPP itu memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII untuk mengajukan nama-nama penyedia pemondokan di Jeddah dan Madinah kepadanya dan tim penyewaan perumahan. "Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut anggota kelompok fraksi (Poksi) dalam komisi VIII menunjuk Hasrul Azwar sebagai koordinator poksi, kecuali poksi partai Demokrat yang dikoordinir oleh Nurul Iman Mustofa," kata Jaksa Abdul Basir, Senin kemarin.

Akhirnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Hasrul Azwar ditunjuk sebagai penghubung komisi VIII dengan SDA. Pada Maret dan April 2012, beberapa anggota komisi VIII yaitu Hasrul Azwar, Chaerun Nisa, Jazuli Juwaini, Zulkarnain Djabar, dan Said Abdullah menemui dua orang tim penyewaan pemondokan jemaah haji, Mohammad Syairozi Dimyathi dan Jauhar umenyerahkan untuk menyerahkan beberapa nama konsorsium.

Tak lama setelah itu, Hasrul dan kawan-kawan membahas 'fee' yang disepakati untuk anggota Poksi di komisi VIII. "Dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah 30 Riyal per jemaah dan di Jeddah sejumlah 20 Riyal per jemaah," kata Jaksa Abdul.

Selain menerima nama-nama penyedia pemondokan dari Hasrul Azwar dan anggotanya, tim penyewaan perumahan juga menerima nama para penyedia dari Nurul Iman Mustofa. Setelah dibahas bersama Direktur Pelayanan Haji Sri Ilham Lubis, akhirnya nama-nama penyedia pemondokan, baik yang diusulkan Hasrul maupun Nurul Iman disetujui sebagai penyedia pemondokan jemaah haji Indonesia. Padahal, tim penyewaan perumahan belum selesai melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan. 

Setelah menerima pembayaran hasil sewa pemondokan, sebagian konsorsium pemondokkan itu memberikan sejumlah uang kepada anggota komisi VIII. Uang tersebut merupakan realisasi fee yang sebelumnya telah disepakati dan disetujui SDA.

Hasrul Azwar menerima 3,043 juta Riyal fee untuk pemondokan di Madinah dan 2,8 juta Riyal untuk fee penyewaan hotel Transito Jeddah. Nurul Iman Mustofa sejumlah USD 100 ribu, dan Hasanudin Asmat sebesar 554.550 Riyal.

Dalam dakwaan, SDA juga disebut memanfaatkan sisa kuota haji nasional sejak 2010 hingga 2012. Dia memutuskan penggunaan sisa kuota haji nasional tidak mengutamakan calon jemaah yang masih dalam antrian tapi anggota DPR, khususnya anggota Komisi VIII.


(KRI)