Soal Kereta Cepat, Jokowi Malah Lempar ke Kementerian BUMN

Mufti Sholih    •    Kamis, 03 Sep 2015 18:55 WIB
kereta cepat
Soal Kereta Cepat, Jokowi Malah Lempar ke Kementerian BUMN
Ilustrasi kereta cepat. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo sudah menerima rekomendasi dari Kemenko Perekonomian soal proyek kereta cepat. Jokowi meminta Kementerian BUMN untuk melakukan mekanisme bussiness to bussiness (b to b) terkait pengadaan kereta tersebut.

"Jadi begini, kereta cepat dan pengembangan perkeretaapian di Indonesia ini diperlukan. Tapi kita tidak ingin memberi beban pada APBN. Jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B," jelas Jokowi di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015).

Penjelasan Presiden Jokowi berbeda dengan yang disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution soal pengumuman pemenang. Darmin Nasution mengatakan Presiden Jokowi yang akan mengumumkan langsung. Tapi, dia malah berkilah.

"Pesan yang saya sampaikan bahwa kereta itu dihitung lagi, karena itu nantinya yang menyampaikan Menko atau Menteri BUMN. Itu teknis detilnya," sebut suami Iriana ini.

Dia juga tak menjelaskan siapa yang menang, Tiongkok dan Jepang. Jokowi hanya menyebut, pengumuman pemenang seharusnya disampaikan tadi.

"Silakan bertanya ke Menko atau ke Menteri BUMN. Karena pesan saya itu. Sudah seharusnya tadi sudah disampaikan," imbuh dia.

Jokowi tak berkomentar lagi kala didesak Tiongkok sebagai pemenang. Sebab, persyaratan tak membebani anggaran dan dilakukan lewat mekanisme B to B adalah proposal yang diajukan Tiongkok.

"Kan sudah disampaikan, garis saya itu. Tidak bebani APBN, tidak gunakan APBN, dan saya minta agar B2B, dengan local content yang banyak. Kalau itu dari APBN, lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke Menteri BUMN," tegas dia.


(AHL)