Pemerintah Gandeng Polri & Kejaksaan Kawal Proyek 35 Ribu MW

Husen Miftahudin    •    Kamis, 03 Sep 2015 19:59 WIB
proyek 35.000 mw
Pemerintah Gandeng Polri & Kejaksaan Kawal Proyek 35 Ribu MW
Kiri ke kanan: Dirut PLN (Sofyan Basir), Jaksa Agung (HM Prasetyo), Menkopolhukam (Luhut Binsar Panjaitan), Kapolri Badrodin Haiti. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung bertekad memberikan pengawalan pada proyek pembangunan kelistrikan sebesar 35 ribu megawatt (MW). Pengawalan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pejabat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam membuat kebijakan pembangunan proyek mega kelistrikan tersebut.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pejabat PLN tak akan dikriminalisasi akibat penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan mega proyek kelistrikan. Yang terpenting menurut dia, pejabat PLN tidak perlu ragu dan takut dalam mengambil keputusan pembangunan.

"Sepanjang proses pengambilan keputusan itu benar, tentu tidak ada yang perlu ditakutkan. Kami dari Polhukam akan bersama-sama untuk menjaga, mendorong supaya proyek itu bisa berjalan dengan baik," ujar Luhut ditemui di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo Blok M I/35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015) malam.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyampaikan agar pihak PLN menginventarisir persoalan dalam melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan kelistrikan. Setelah itu ia meminta agar persoalan-persoalan yang menyangkut hukum tersebut didiskusikan dan mencari jalan keluarnya.

"Termasuk bagaimana solusi kedepannya, baik persoalan yang sedang dihadapi sekarang maupun yang sudah-sudah sehingga dari situ kita bisa membuat satu solusi yang kira-kira tidak melanggar hukum. Saya juga tambahkan beberapa kasus-kasus yang sering terjadi, nah ini juga saya selesaikan unsur-unsurnya supaya para manajemen (PLN) ini juga tahu untuk bisa dipahami," paparnya.

Jaksa Agung MH Prasetyo menambahkan, pihaknya siap untuk mengamankan dan mendampingi PLN dalam menyelesaiakan permasalahan hukum yang menyangkut pengerjaan proyek kelistrikan tersebut. Selain itu, Jaksa Agung juga akan memberikan penerangan-penerangan hukum, penyuluhan dan pendapat hukum dari persoalan masalah kelistrikan tersebut.

"Kejaksaan tentunya punya tanggung jawab untuk ikut mengamankan ini, kita akan memberikan pendampingan, memberikan penerangan-penerangan hukum, penyuluhan dan juga memberikan pendapat hukum apabila diperlukan. Kami semua sepakat untuk mendukung penuh, mengawal, dan mengamankan keberhasilan pembangunan program 35 ribu MW ini," tutup Prasetyo.


(AHL)