Jokowi Ingin Jadikan DKI Kota Layak Anak

- 04 Juli 2013 08:21 wib
MI/Palce Amalo
MI/Palce Amalo

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo berencana mewujudkan ibu kota sebagai kota layak anak. Dukungan pun datang dari berbagai pihak, di antaranya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Wakil Ketua KPAI Apong Herlina, konsep kota ramah anak sebenarnya sudah ada sejak 2000, ketika Indonesia bersama negara lain yang tergabung di PBB mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan kota layak anak di masing-masing negara.

Konsep lama ini terus bergulir hingga terciptalah indikator-indikator kesuksesan sebuah kota yang layak anak.

Kota layak anak adalah kota yang bisa memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan kepada anak (mulai dari masih di dalam kandungan hingga 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan beberapa indikator yang saling mendukung, seperti peraturan atau kebijakan daerah, lembaga yang ditunjuk pemerintah menjalankan peraturan, serta lembaga independen yang fungsinya mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah tersebut.

Kota Jakarta saat ini telah memenuhi dua indikator kota layak anak, yaitu peraturan/kebijakan perlindungan anak dan sekaligus telah memiliki lembaga yang menjalankan peraturan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UU no 12 tahun 2011 telah diatur mengenai perlindungan dan hak-hak anak.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta kemudian membuat beberapa kebijakan, seperti misalnya pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), jaminan kesehatan anak lewat program Kartu Jakarta Sehat (KJS), menggratiskan biaya pembuatan akte kelahiran, bahkan sistem rayonisasi sekolah (jalur lokal) pun dikatakan juga sudah mendukung perlindungan terhadap anak.

Lembaga-lembaga terkait pun sudah bergerak untuk menjalankan program bentukan Joko Widodo ini.

Namun, meski kebijakan sudah ada dan dijalankan oleh lembaga terkait, saat ini Jakarta belum memiliki lembaga independen yang mengawasi berjalannya kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dalam kesatuan sistem, tetap harus ada lembaga yang memonitor jalannya kebijakan pemerintah, supaya kekurangan di lapangan bisa terus diperbaiki," jelas Apong.

Meski demikian, pihaknya mengaku optimis Jakarta akan menjadi kota layak anak.

Pasalnya, Jokowi sebelumnya telah berhasil mewujudkan hal itu di kota Solo, tempat Jokowi menjabat sebelumnya.

Kemungkinan besar konsep-konsep yang sempat diberlakukan di Kota Solo akan diterapkan pula di Jakarta. (Vera Triyani)

()

Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke kampus ITB disambut aksi penolakan sejumlah mahasiswa…