Tolak Jepang & Tiongkok, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Hanya Impian

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 04 Sep 2015 01:28 WIB
kereta cepat
Tolak Jepang & Tiongkok, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Hanya Impian
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution -- Antara/Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden RI Joko Widodo akhirnya menolak Jepang dan Tiongkok yang tertarik untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Penolakan tersebut berdasar kepada laporan tim penilai dan juga assessment (kajian) konsultan.

"Maka putusan Presiden bukan kereta api cepat," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2015).

Dia mengatakan, kereta api cepat dengan kecepatan 350 km/jam untuk menghubungkan Jakarta-Bandung ini belum dibutuhkan. Lagi pula, dengan adanya 8 stasiun di antara Jakarta-Bandung tak memungkinkan kereta bisa melaju dengan kecepatan super tinggi. 

"Karena untuk mencapai kecepatan itu perlu 14 menit, tapi belum sampai kecepatan maksimum sudah direm karena jadi kecepatannya mungkin 250 km/jam," tutur dia.

Jadi, menurutnya dengan kecepatan 200-250 km/jam yang dibutuhkan mungkin hanya kereta api dengan kecepatan menengah. Dengan perbedaan waktu hanya 10-15 menit, biayanya diperkirakan lebih murah 30-40 persen dibanding kereta cepat.

Tak hanya itu, Darmin mengungkapkan dari assessment konsultan menyebutkan banyak hal yang belum detail di dalam kedua proposal yang diajukan Jepang dan Tiongkok. Mulai menyangkut masalah standar pemeliharaan kereta, standar pelayanan, dan seterusnya. 

Kesimpulannya, Indonesia perlu merumuskan kembali kereta seperti apa yang dibutuhkan untuk rute Jakarta-Bandung ini.

Lagipula selain pengembangan kereta, diperlukan pula pengembangan wilayah. Artinya pembangunan stasiun harus dibarengi dengan sektor properti lain.

"Katakanlah 2-3 stasiun dari Jakarta, hanya 2/3 jalan hanya 150 km. Itu semua harus dituangkan dalam kerangka acuan," tutur dia.

Maka dari itu Presiden Jokowi membentuk sebuah tim untuk menyusun kerangka acuan tersebut agar lebih feastable. Pemerintah meminta Jepang dan  Tiongkok untuk menyusun proposal baru dengan kerangka acuan yang ditentukan dan dirumuskan Indonesia.

"Tim nanti akan berunding dengan bidder (investor) unggulan. Sehingga bisa dicapai harga yang paling efisien dan kualitas yang terbaik. Kalau bidder tersebut gagal mencapai kesepakatan bisa pindah ke yang satu lagi," jelas Darmin.


(SUR)