DPD Desak Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kesturi Haryunani    •    Jumat, 04 Sep 2015 12:27 WIB
dpd
DPD Desak Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
dok. DPD

Metrotvnews.com, Mataram: DPD RI menggelar rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat tersebut bertujuan untuk koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat NTB, guna percepatan pembangunan daerah.

”Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas 1.250 hektare dan merupakan objek wisata bahari yang termasuk dalam industri agro dan industri ekowisata” kata senator Provinsi NTB Farouk Muhammad di Grand Legi Hotel, Mataram, Rabu (2/9/2015).

Farouk melihat belum adanya keseriusan pemerintah dalam membangun Kawasan Mandalika. ”Masih segar dalam ingatan kita bahwa Presiden Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Lombok Tengah pada 10 April 2015 lalu, berjanji akan membangun infrastruktur Kawasan Mandalika senilai Rp1,8 triliun tahun depan," katanya.

Namun, saat ini belum terlihat keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan Mandalika. Belum ada juga alokasi anggaran pembangunan Mandalika dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

“Selaku pimpinan dan anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya akan terus menagih janji pemerintah pusat untuk membangun kawasan ini. Demi optimalisasi potensi daerah untuk menggerakkan ekonomi daerah," tegas Farouk.

Pada kesempatan itu, Faraouk juga menjelaskan bahwa pihaknya mendukung konsep pengembangan yang diajukan oleh PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). Bahkan memfasilitasi peminat investasi dari negara-negara lain.

"Dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait, beberapa waktu yang lalu kami telah meminta semua pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan kepemilikan lahan. Sementara kami telah mendesak Menteri Pariwisata dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk merealisasikan pembangunan STP (Sekolah Tinggi Pariwisata) tahun 2016," Ujar Farouk.

Sementara itu, senator DPD RI Provinsi NTB Lalu Suhaimy Ismy mengungkapkan adanya permasalahan di kalangan petani lobster NTB. ”Hadirnya larangan penangkapan lobster oleh Menteri Kelautan melalui PERMEN Nomor 1 Tahun 2015, telah menimbulkan efek negatif bagi para Petani Lobster di NTB. Untuk itu, Saya dan DPD RI terus berusaha untuk berkoordinasi dengan Kementrian Kelautan agar memberikan solusi bagi permasalahan ini," ungkap Suhaimy.


(NIN)