Waktu Pendaftaran Tak Jelas, Panwaslu Percepat Hasil Sengketa

Amaluddin    •    Jumat, 04 Sep 2015 12:49 WIB
pilkada serentak
Waktu Pendaftaran Tak Jelas, Panwaslu Percepat Hasil Sengketa
Logo KPU. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur, harus menunggu hasil keputusan Panwaslu tentang sengketa yang diajukan oleh kuasa hukum gabungan Partai Demokrat dan PAN sebelum kembali membuka pendaftaran Pilkada 2015. Isi sengketa itu meminta KPU membatalkan keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid.

"Kami sudah proses registrasi pengajuan sengketa itu. Permohonan sengketa dari Kuasa Hukum Demokrat dan PAN masuk pada 1 September pukul 12.19 WIB. Sekarang, tahapnya masih pelengkapan berkas pengajuan sengketa," ujar Anggota Panwaslu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, M Sofwan, dihubungi di Surabaya, Jumat (4/9/2015).

Tahap pelengkapan berkas pengajuan sengketa ini berlangsung sejak tanggal 2 september sampai 4 September 2015. Kemudian, kata Safwan, Panwaslu baru memasuki tahapan musyawarah hasil keputusan Panwaslu selama 12 hari sejak tanggal 5 sampai 16 September 2015.

Namun, Safwan mengatakan akan mempercepat musyawarah itu. "Yang jelas kalau sudah ada kesepakatan, tidak perlu menunggu 12 hari, cukup sehari atau dua hari," katanya.

"Apabila hasil sengketanya diterima, berarti pasangan Rasiyo-Dhimam itu pasangan yang sah, baru tiga hari kemudian bisa dilakukan tahap kampanye. Sebaliknya bila ditolak, berarti KPU harus membuka pendaftaran lagi," terangnya.

Karena itu, penyelenggaraan tahap pembukaan kembali pendaftaran paslon oleh KPU harus menunggu keputusan Panwaslu keluar. Meski keputusan itu keluar pada tanggal yang melebihi jadwal penyelenggaraan pendaftaran lanjutan, yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya. "KPU Kota Surabaya wajib menunggu hasil keputusan sengketa ini dari Panwaslu. Dasar hukumnya ada, sesuai dengan pasal 143 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," jelasnya.

Bunyi peraturan itu, dijelaskan oleh Safwan, bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara peserta dan penyelenggara pilkada.

Sedangkan tata cara penyelesaian sengketa oleh Panwaslu ini diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa.


(SAN)

KPK Ancam Jerat Pihak Merintangi Sidang Korupsi KTP-el

KPK Ancam Jerat Pihak Merintangi Sidang Korupsi KTP-el

11 minutes Ago

Lembaga antikorupsi akan menjerat pihak-pihak tersebut dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi…

BERITA LAINNYA