Metrotvnews.com, Jakarta: Kehadiran pimpinan DPR dalam kampanye politik calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat merugikan negara. Pasalnya, jika Trump gagal terpilih menjadi presiden bukan tak mungkin Indonesia akan memiliki hubungan yang renggang dengan presiden AS terpilih nantinya.
"Tindakan itu dapat mengundang antipati dari kelompok lawan politik Donald Trump, dan akan mengganggu hubungan Indonesia bila Donald Trump kalah," kata Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin melaluui pesan singkat, Jumat (4/9/2015).
Lagi pula, sebagai pejabat negara, TB Hasanuddin menilai sangat tak etis pimpinan DPR hadir dalam kegiatan politik atau berdialog dengan salah satu calon presiden di AS. "Para pemimpin kita memang harus lebih banyak lagi belajar tentang etika berpolitik dengan negara luar," cetus dia.
Ia pun menuding para pimpinan DPR tersebut tidak memahami prosedur keprotokolan dan tidak memahami 'standing position' sebagai pejabat negara.
"Mereka kesana dalam tugas negara dan dengan biaya negara pula, untuk hadir sebagai undangan di sidang PBB . Seharusnya tak ada kunjungan lain yang dapat menimbulkan masalah politik," tegas dia.
(OJE)
Trump menyebut utusannya telah menggelar "pertemuan produktif" di Pyongyang.
Pidato Kenegaraan Presiden Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan "State of The Union" pertamanya sejak Partai Demokr…
Trump yakin dapat memberantas virus HIV di AS dalam 10 tahun ke depan.
Trump juga telah memastikan tanggal pertemuan.
Trump menegaskan tembok perbatasan akan berfungsi dengan baik dan menyelamatkan banyak nyawa.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Yusuf Mansur menilai keislaman Jokowi sangat kental.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengecam aksi kekerasan terhadap jurnalis dalam aksi Munajat 212.
Aksi Munajat 212 yang digelar Front Pembela Islam (FPI) dan MUI DKI Jakarta semalam disinyalir bermuatan politik.
Meski pengetahuan tentang malaadministrasi rendah, keinginan melapor publik cukup tinggi,
Tahun ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran desa sebesar Rp70 triliun.
PAN beralasan tersangka dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen itu belum mengajukan pengunduran diri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
