Metrotvnews.com, Jakarta: Kehadiran pimpinan DPR dalam kampanye politik calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat merugikan negara. Pasalnya, jika Trump gagal terpilih menjadi presiden bukan tak mungkin Indonesia akan memiliki hubungan yang renggang dengan presiden AS terpilih nantinya.
"Tindakan itu dapat mengundang antipati dari kelompok lawan politik Donald Trump, dan akan mengganggu hubungan Indonesia bila Donald Trump kalah," kata Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin melaluui pesan singkat, Jumat (4/9/2015).
Lagi pula, sebagai pejabat negara, TB Hasanuddin menilai sangat tak etis pimpinan DPR hadir dalam kegiatan politik atau berdialog dengan salah satu calon presiden di AS. "Para pemimpin kita memang harus lebih banyak lagi belajar tentang etika berpolitik dengan negara luar," cetus dia.
Ia pun menuding para pimpinan DPR tersebut tidak memahami prosedur keprotokolan dan tidak memahami 'standing position' sebagai pejabat negara.
"Mereka kesana dalam tugas negara dan dengan biaya negara pula, untuk hadir sebagai undangan di sidang PBB . Seharusnya tak ada kunjungan lain yang dapat menimbulkan masalah politik," tegas dia.
(OJE)
Untuk sementara waktu, Matthew G. Whitaker, yang merupakan Kepala Staf Jaksa Agung akan menggantikan Sessions.
Trump Tuntaskan Kampanye di Pemilu Sela
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menuntaskan serangkaian jadwal kampanye pemilihan sela dan telah kembali ke gedung p…
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump Rabu 31 Oktober mengatakan, perundang-undangan AS tidak menjamin hak kewarganegaraan ba…
Donald Trump melakukan panggilan via iPhone pribadinya, memudahkan mata-mata asing menyadap pembicaraannya.
Donald Trump menyerukan kepada media untuk menghentikan permusuhan tanpa akhir.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
PSI tetap akan menolak pembentukan perda berbasis keagamaan.
Partai baru bisa dibubarkan ketika melanggar UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan Perda berbasis keagamaan di masa mendatang rentan menimbulkan diskriminasi.
Pengunduran diri itu merugikan hak rakyat yang sudah memilihnya.
Cara itu juga dinilai dapat meredam konflik berkelanjutan kedua negara.
Keberadaan calon tunggal dalam pilkada berpotensi menurunkan kualitas demokrasi.
PSI dinilai tak layak berkembang
Akun Facebook caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Depok Natalina Br Simbolon dibajak.
Muka anggota DPR hasil Pemilu 2019 diprediksi tidak jauh berbeda dengan anggota dewan yang ada sekarang.
Syafruddin optimistis cita-cita reformasi birokrasi bakal terwujud.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi menerima aset Setya Novanto berupa sertifikat tanah…
